Prabowo tolak jadi cawapres Ganjar, Sekjen PDIP: Tidak ada kawin paksa

"Jadi setelah Ibu Mega menyampaikan pengumuman itu kan kemudian semua melihat konstelasi yang ada," ucap dia.

Ia menjelaskan dalam melihat konstelasi itu yang dilihat adalah rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini nantinya akan memunculkan kesadaran bahwa partainya menyatukan diri bersama dengan capres PDIP.

"Itu proses yang muncul, tidak ada proses-proses yang terkait dengan jodoh menjodohkan? karena semua itu berjalan dengan natural sesuai dengan kehendak dari masyarakat," tutur Hasto.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo tolak jadi cawapres Ganjar, Sekjen PDIP: Tidak ada kawin paksa