Realisasi pendapatan negara sementara di 2021 capai Rp2.003,1 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi sementara pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

"Dengan asumsi yang mengalami deviasi ini, kita lihat APBN yang realisasinya sangat positif. Sampai dengan 31 Desember 2021, pendapatan negara capai Rp2.003,1 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa 2021 di Jakarta, Senin.(3/1)

Pendapatan negara sementara di tahun 2021 tersebut naik 21,6 persen dibandingkan pendapatan tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.647,8 triliun.

"Tahun ini masih ada pandemi yang memukul dengan varian delta dan omicron, namun kita masih bisa tumbuh di 21,6 persen," kata Menkeu.

Baca juga: Menkeu: Realisasi sementara belanja APBN 2021 capai Rp2.786,8 triliun

Realisasi sementara penerimaan pajak mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun.

"Jadi realisasi penerimaan pajak kita Rp47,9 triliun lebih tinggi dari target APBN," imbuh Menkeu.

Penerimaan pajak tahun 2021 tumbuh 19,2 persen dibandingkan tahun 2020 lalu yang hanya sebesar Rp1.072,1 triliun karena perekonomian sedang terpukul akibat COVID-19. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercapai sebesar Rp269 triliun atau 125,1 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp215 triliun.

"Tahun lalu penerimaan bea dan cukai mencapai Rp213 triliun dan relatif stabil tapi tetap sedikit terkontraksi untuk bea masuk dan keluar. Kalau sekarang (penerimaan kepabeanan dan cukai) tumbuh 26,3 persen, ini recovery luar biasa," ucap Menkeu.

Sementara itu realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp452 triliun atau 151,6 persen dari APBN 2021 yang sebesar Rp298,2 triliun. Realisasi sementara PNBP 2021 tumbuh 31,5 persen dibandngkan tahun lalu yang sebesar Rp343,8 triliun.

"Ini sudah recover dibandingkan tahun lalu. Jangan lupa tahun ini masih ada COVID-19 dan PNBP ini telah lebih tinggi dari level sebelum COVID-19," katanya.