Bupati Dairi lantik 106 kepala desa hasil Pilkades

Sidikalang (ANTARA) - Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu secara resmi melantik 106 kepala desa pemenang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021 yang telah dilaksanakan bulan lalu.

Dalam arahannya Bupati Eddy Berutu, Kamis, di Sidikalang, menyampaikan pelaksanaan pilkades serentak beberapa waktu lalu secara umum berjalan secara demokratis, aman dan kondusif.

Walaupun ada ada riak-riak ketidakpuasan dari peserta dari beberapa desa, ia melihat semua masih dalam hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Jika ada masalah di tengah pilkades, ia harapkan bisa diperbaiki di tahun yang akan datang.

"Sekaligus saya berpesan pada para kades pemenang, jangan larut dalam euforia, tapi mulailah bekerja, merangkul seluruh lapisan masyarakat termasuk yang berbeda pilihan dan kembali merajut persatuan," katanya.

Dalam kesempatan itu ia juga menyebutkan, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, namun hal yang paling mendasar adalah pengakuan dan pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Akan tetapi dirinya lebih lanjut menerangkan dalam mewujudkan pengaturan dan pengurusan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk peraturan daerah (perda).

"Jadi, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab Dairi hendaknya turut dilaksanakan dan disukseskan oleh pemerintah desa. Selaras dengan hal itu, maka perwujudan pencapaian visi dan misi kepala desa di masa jabatannya harus juga selaras dengan perwujudan pencapaian visi misi Kabupaten Dairi," katanya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar setiap kepala desa terpilih mampu mewujudkan keunggulan yang ada di setiap masing-masing desa yang dipimpinnya untuk memakmurkan dan memandirikan tiap-tiap desanya.

"Termasuk mewujudkan keunggulan dalam pelayanan publik, seperti dalam bidang kesehatan, dan pendidikan termasuk unggul dalam standar dan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintah daerah," katanya.