FGD PDUPT UnHar Medan memetakan kesalahan pengucapan baku Bahasa Indonesia

Medan (ANTARA) - Tim Peneliti Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi  (PDUPT) Universitas Harapan (UnHar) Medan menggelar  Focus Group Discussion (FGD) "Pemetaan dan Analisis Kesalahan Pengucapan Baku Bahasa Indonesia dengan Menggunakan Metode Bigram".

Rektor UnHar Medan,  yang juga merupakan Ketua Tim Peneliti, Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A ,di Medan, Kamis (23/9) mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan Tim Peneliti dapat memperoleh masukan dari peserta FGD serta dapat memberikan saran kepada peserta FGD mengenai hal-hal yang relevan dengan analisis kesalahan pengucapan baku Bahasa Indonesia, yang dapat diterapkan peserta FGD pada unit kerja masing-masing.

Adapun tim peneliti dari UnHar Medan  terdiri dari Ketua Tim Peneliti Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A, serta anggota Tim Peneliti yang terdiri dari Tommy, S.T., M. Kom. dan Mayasari, S.Pd., M.Si.

Baca juga: Rektor: UnHar siap hadapi Revolusi Industri 4.0

" Kegiatan ini diperoleh dari dana penelitian hibah riset Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi  (PDUPT) dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemeristek/BRIN) yang sekarang melebur ke dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia." jelas Ketua Tim Peneliti. 

Peserta FGD adalah para Guru dan Dosen di lingkungan Yayasan Pendidikan Harapan (Yaspendhar), yaitu dari SD Harapan I, SD Harapan 2, SMP Harapan I, SMP Harapan II, SMA Harapan, dan Universitas Harapan Medan, serta para penyiar Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumatera Utara.

"Masukan dari para peserta FGD nantinya juga akan digunakan Tim Peneliti PDUPT UnHar Medan sebagai data pendukung penelitian yang nantinya akan menghasilkan keluaran penelitian yang diharapkan", demikian disampaikan Dr. Hj. Emmy Erwina mewakili Tim Peneiti. 

Kegiatan dilakukan di Hotel Grandhika Setiabudi Medan, melalui tatap muka terbatas dan melalui Protokol Kesehatan yang ketat, mengingat situasi pandemi yang tengah berlangsung pada saat ini, sesuai anjuran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.