Medan (ANTARA) - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak melantik 449 Bintara TA 2020/2021 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai, Kabupaten Langkat, Sumut, Senin (28/6).
Pelantikan ditandai dengan upacara penutupan dan pengambilan sumpah personel Bintara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara.
Kapolda Sumut saat menyampaikan amanat Kapolri mengatakan, dengan berakhirnya program pendidikan ini maka Polri telah berhasil menambah personel golongan pangkat Bintara sebanyak 11.198 orang, terdiri atas 10.638 polisi laki-laki dan 560 personel polisi wanita.
Baca juga: Kapolda: Vaksinasi di Sumut dilaksanakan di 146 titik
Hal ini menjadi suatu kekuatan strategis untuk menunjang pelaksanaan tugas Polri agar lebih optimal. Melalui penambahan jumlah personel ini, diharapkan penyebaran pelayanan publik semakin luas, dan kehadiran polisi di tengah lingkungan sosial akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Mulai hari ini telah melekat identitas dan kehormatan profesi serta juga tanggung jawab sebagai Bhayangkara Negara yang dituntut untuk senantiasa harus mampu diaktualisasikan dalam setiap sikap, tutur kata dan perilaku hidup, baik dalam kedinasan maupun di luar," ucap Panca.
Kapolda juga mengingatkan bahwa perkembangan situasi di era penuh ketidakpastian serta kemunculan berbagai jenis kejahatan berdimensi baru menjadi tantangan tugas Polri ke depan khususnya dalam melaksanakan tugas pokok menegakkan hukum.
Institusi Polri harus didukung dengan sumber daya manusia yang andal dan memahami tugas serta perannya. Salah satu upaya yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan SDM Polri yang andal, adalah melalui pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara Polri yang telah dilaksanakan.
"Saudara merupakan garda terdepan pelaksanaan tugas Polri di lapangan yang akan berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kehadiran saudara akan menjadi cerminan layanan Polri secara keseluruhan. Saya berharap saudara mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan, menghormati hak asasi manusia serta menjadi proses demokrasi," demikian Kapolda Sumut.
