Tanjungbalai (ANTARA) - Sebanyak 35.254 paket bantuan pangan berupa beras, minyak goreng serta telur yang disiapkan dan sedang disalurkan Pemkot Tanjungbalai ke masyarakat terdampak pendemi COVID-19 dikhawatirkan rawan penyimpangan.
Hal itu diunggapkan aktivis Wahana Anak Pinggiran (WAHAPI) Kota Tanjungbalai, Andrian Sulin menanggapi pernyataan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, M. Idris yang mengakui paket bantuan yang dipesan pihaknya dari Perum Bulog tanpa spesifikasi jenis atau kualitas beras, minyak dan telur tersebut.
Baca juga: Dinilai rawan menyimpang, Pemkot Tanjungbalai diminta salurkan bantuan COVID-19 berbentuk tunai
"Sangat riskan dan tidak masuk akal 35.254 paket bantuan bahan pangan itu diadakan tanpa jelas spesifikasinya, sehingga dinilai menyimpang dan dikhawatirkan rawan korupsi," ujar Andrian Sulin di Tanjungbalai, Senin (21/4).
Ia menambahkan, pihaknya curiga bahwa dalam pengadaan sebanyak 35.254 paket dengan harga Rp164.000 per paket yang jumlah anggarannya mencapai Rp5,781,656,000, Pemkot Tanjungbalai akan mendapat sukses fee, sehingga dilakukan secara gelondongan.
Baca juga: Polres Tanjung Balai amankan 17 TKI ilegal dari Malaysia
Baca juga: Warga meninggal di RSUD Tanjungbalai demam dan alami sesak nafas
"Alasannya, sesuai pengakuan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai sampai saat ini pengadaan paket tersebut dilakukan tanpa standart analisa barang atau SAB," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, M. Idris mengakui, dalam pengadaan paket bantuan pangan kepada masyarakat itu pihaknya melakukan MoU dengan Perum Bulog.
Menurut Idris, atas perintah Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Tanjungbalai, ia menyampaikan permohonan kepada Bulog untuk mengadakan sebanyak 35.254 paket dengan harga Rp164 ribu lebih per paket. Ketentuan paketnya berupa 10 kilo gram beras, 1 liter minyak goreng dan satu papan telur.
"Permohonan yang diajukan memang tanpa SAB. Bulog menyanggupi dengan harga Rp164 ribu lebih perpaket. Harga per paket itu sudah termasuk biaya antar hingga ke Kelurahan," katanya.
Dalam kesempatan itu, M.Idris menyatakan bahwa untuk input data warga penerima bantuan dilakukan oleh Bappeda Tanjungbalai yang merupakan bahagian dari Gugus Tugas COVID-19 Kota Tanjungbalai.
Terkait pos anggaran pengadaan paket tersebut, Ia menyarankan agar mempertanyakan hal itu kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Kota Tanjungbalai.
Sekdakot Tanjungbalai selaku Ketua TAPD, Yusmada, menyatakan pengadaan paket bantuan pangan itu terkaper dalam anggaran Bantuan Sosial (Bansos) penanganan pedemi COVID-19 yang dialokasikan sebesar Rp8 Miliar.
