Medan, 18/4 (Antara) - Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 dinilai kurang memuaskan karena tidak maksimal memanfaatkan anggaran dan tidak memberikan pengaruh langsung dalam pertumbuhan ekonomi.
"Malah, kalau dinilai secara jujur, Pemprov Sumut justru dinilai gagal," kata anggota DPRD Sumut Muslim Simbolon usai rapat paripurna di Medan, Senin, dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut.
Menurut Muslim, cukup banyak indikator yang menunjukkan kinerja Pemprov Sumut kurang memuaskan dan tidak membawa pengaruh langsung dalam pertumbuhan ekonomi.
Diantaranya dari porsi pembagian belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan kemampuan dalam serapan anggaran yang tersedia.
Dari Rp8,4 triliun APBD tahun 2015, anggaran belanja tidak langsung yang dialokasikan Pemprov Sumut mencapai Rp6 triliun lebih.
Sedangkan belanja langsung yang berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat hanya Rp2,3 triliun.
Dari jumlah belanja tidak langsung tersebut, sekitar Rp5 triliun menumpuk di Sekretariatan Daerah yang umumnya digunakan untuk gaji pegawai dan peralatan kantor.
"Seingat saya dalam sejarah, baru kali ini anggaran menumpuk segitu banyak di Sekretariat Daerah," katanya.
Ia mengatakan, dilihat dari persentase belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut saja jelas kelihatan manfaat yang dihasilkan dari APBD 2015 itu.
Kemudian, dari belanja langsung tersebut, ditemukan ada potensi anggaran sebesar Rp500 miliar yang tidak mampu direalisasikan dan akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
Potensi silpa dalam APBD Sumut tahun 2015 tersebut diprediksi bisa mencapai Rp700 miliar jika telah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
"Silpa itu karena program yang tidak dilaksanakan, bukan karena penghematan," kata politisi PAN tersebut.
Ia menegaskan, melalui persentase belanja langsung dan belanja tidak langsung itu saja sudah menunjukkan delapan target pembangunan yang ditetapkan Pemprov Sumut sudah terealisasi.
Karena itu, kalau ada pertumbuhan ekonomi di Sumut yang disebutkan diatas rata-rata, kondisi tersebut lebih dikarenakan faktor keberuntungan situasi ekonomi pasar.
Jika diteliti lebih mendalam, hampir tidak terlihat adanya kaitan kinerja Pemprov Sumut dengan perkembangan pasar.
"Tanpa ada peranan Pemprov Sumut pun, pertumbuhan ekonomi pun akan seperti itu," kata Muslim.
Kondisi yang tidak berkembang sesuai target dan lemahnya kemampuan dalam penggunaan anggaran tersebut harus "menjadi" cambuk bagi Pemprov Sumut untuk memperbaiki kinerja tahun 2016.
"Kita tidak ingin kondisi ini terjadi lagi. Harus menjadi pemikiran dan renungan bersama untuk kemajuan 2016," ujar Muslim.
Sebelumnya, ketika menyampaikan LKPJ 2015, Plt Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, belanja daerah tahun 2015 mencapai Rp8,442 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp6,067 triliun dan belanja langsung Rp2,366 triliun.
Dari jumlah belanja tidak langsung tersebut, Pemprov Sumut mampu merealisasikannya hingga Rp5,883 triliun atau 71,98 persen.
Sedangkan realisasi belanja langsung pada tahun 2015 mencapai Rp2,066 triliun atau 87,34 persen.
