Tanjungbalai, Sumut, 10/3 (Antara) - Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara, menyatakan tetap berada dalam posisi netral untuk menyikapi keberadaan dua kubu Komite Nasional Pemuda Indonesia yang ada di daerah itu.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ismail di Tanjungbalai, Kamis, mengatakan, jika dua kubu pemuda tersebut terus bersikukuh dengan legalitasnya, maka akan menyulitkan pemerintah kota.
Apalagi masing masing kubu menyatakan berhak untuk difasilitasi pemerintah, baik terkait kantor mau pun aspek lainnya.
Hanya saja, karena DPD KNPI Kota Tanjungbalai dibawah kepemimpinan Adi Herman yang saat ini menempati gedung pemuda/KNPI, maka kubu KNPI hasil Kongres Papua itulah yang berhak menempati gedung pemuda tersebut.
"Namun, dalam hal ini Pemkot Tanjungbalai tetap berada pada posisi netral," kata Ismail ketika menerima Audiensi DPD KNPI pimpinan Adi Herman.
Ismail juga mengakui bahwa Pemkot Tanjungbalai telah menerima audiensi kelompok pemuda yang menyerahkan SK Menkumkam yang mengesahkan DPP KNPI.
"SK Menkumham tersebut diserahkan oleh Ketua DPD KNPI Hendra Dalimunthe yang mengaku sebagai KNPI kubu Kongres Jakarta," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPD KNPI Tanjungbalai Adi Herman mendesak agar pemkot melalui Badan Kesbangpol Linmas segera memfasilitasi pertemuan ketua dan sekretaris Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) untuk menyatakan sikap.
