Medan, 10/1 (Antara)- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan akan membayar semua utang-utang termasuk Bantuan Keuangan Provinsi atau BKP yang sebelumnya dikenal dengan bantuan daerah bawahan (BDB) ke pemerintah kabupaten/kota.
"Utang Pemprov Sumut kan tinggal BDB saja dan itu akan dilunasi secara bertahap hingga 2016," kata Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad di Medan, Sabtu.
Dia mengatakan itu terkait pernyataan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut yang menyebutkan utang Sumut sekitar Rp1 triliun lebih untuk proyek-proyek di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dinas-dinas yang ditampung di-APBD 2014 hingga kini belum dibayar.
Serta adanya unjuk rasa masyarakat Pakpak Bharat di Kantor Gubernur Sumut soal belum dibayarnya BKP dari Pemprov Sumut sebesar Rp2,559 miliar yang ditampung di APBD 2014.
Menurut Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman P Nadapdap, utang itu diketahui karena sejumlah kontraktor yang sudah selesai mengerjakan proyek-proyek APBD 2014 tersebut mengadu ke DPRD Sumut.
Ahmad Fuad tidak bersedia lebih merinci berapa lagi besaran utang BDB dan utang lainnya.
"Saya lupa, datanya lagi tidak ada sama saya," katanya.
Fuad juga membantah bahwa kas Pemprov Sumut kosong seperti yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoely.
"Ah tidak benar kas Pemprov Sumut kosong," katanya seraya meninggalkan wartawan.
Ketua Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoely menyebutkan, anggota DPRD Sumut belum menerima honor dan tunjangan lainnya (baik tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi) per Januari 2015.***4***
(T.E016/B/Suparmono/Suparmono) 10-01-2015 13:57:10
