Parapat, Sumut, 9/5 (Antara) - Kementerian kehutanan melalui Strengthening Community Based Forest and Watershed Management (SCBFWM) berhasil mengembangkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat bagi 17 kelompok di sub daerah aliran sungai (DAS) Gopgopan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.
"Salah satu kegiatan utama proyek SCBFWM yang tersebar pada 6 lokasi propinsi itu adalah membangun model pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat," kata Regional Facilitator SCBFWM Sumut, M.Khairul Rizal di Parapat, Jumat.
Kegiatan yang dilakukan di Sumatera Utara ini, kata dia, dengan melibatkan masyarakat melalui kelompok yang disebut community based organization (CBO) dan telah berjalan sejak 2010 dengan berbagai variasi kemajuan serta permasalahn yang dihadapi.
Pada awal 2011, lanjutnya, telah dilakukan prakondisi CBO dengan membentuk dan atau merevitalisasi sejumlah kelompok yang ada, agar siap dilibatkan dalam program SCBFWM.
Prakondisi CBO tersebut tidak hanya melibatkan pengurusnya saja, tapi juga menyertakan tokoh masyarakat, pemerintahan desa, kecamatan dan lembaga swadaya masyarakat setempat.
"Keberadaan CBO pada prinsipnya adalah atas dasar keinginan masyarakat untuk berorganisasi atau kelompok dan sekaligus diakui oleh pemerintah lokal," sebut Khairul.
Ia menjelaskan, pada kwartal keempat tahun 2010 dan 2011, SCBFWM mulai memberikan hibah kecil bagi 10 CBO. Kemudian, pada 2012 dan 2013 untuk 7 CBO serta 4 kelompok lembaga pengelola calon hutan desa Gopgopan dengan berbagai variasi kegiatan.
Kegiatannya dimulai dari pesemaian, penanaman pohon, pembangunan agroforestry, usaha kecil bebasis hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan peternakan terpadu, pembibitan semi permanen, budidaya ikan dan pengelolaan calon hutan desa.
Saat ini, kata Khairul, pihaknya sedang menyelenggarakan "workshop" tentang kebutuhan koordinasi para pihak antara Pemerintah, swasta dan LSM dalam strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di hotel Inna, Parapat pada 9-10 Mei 2014.
Dalam Workshop tersebut, akan digali berbagai masukan bersinergi dengan rencana pengelolaan DAS sesuai rencana kerja para pemangku kepentingan dalam wilayah setempat.
Khaerul berharap adanya masukan tentang kebutuhan koordinasi para pihak tersebut, karena pendokumentasiannya akan dihasilkan dalam bentuk prosedding.
"Metoda pelaksanaan dalam koordinasi ini dengan cara pertemuan, presentasi, pengarahan dan bimbingan serta diskusi bersama di antara para peserta dipimpin moderator atau fasilitator profesional dalam bidangnya masing-masing," jelasnya.
***2***
(T.KR-JRD)
(T.KR-JRD/B/Z. Meirina/Z. Meirina)
