Gopgopan, 27/5 (Antara) - Pengembangan strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu dilakukan untuk mengatasi lahan kritis di Kabupaten Toba Samosir, kata Regional Facilitator Strengthening Commuity Based Forest and Watershed Management M. Khairul Rizal.
"Kami sudah beberapa kali menyelenggarakan 'workshop' strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosor," katanya, di Balige, Selasa.
Menurut dia, pengembangan strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat itu perlu dilakukan untuk melihat kebutuhan koordinasi para pihak serta mensinergikan rencana pengelolaan DAS dengan rencana kerja para pemangku kepentingan.
Metoda pelaksanaan yang perlu dilaksanakan dalam koordinasi itu, sebut Khairul, dengan cara pertemuan, presenstasi, pengarahan dan bimbingan serta diskusi bersama di antara para peserta dipimpin moderator atau facilitator profesional di bidangnya masing-masing.
"Masukan tentang kebutuhan koordinasi para pihak antara pemerintah, swasta dan LSM dalam pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat perlu terus digali dan diperdalam," katanya.
Sementara itu, Widyasuara Madya Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar, Yamto mengatakan bahwa ahan kritis di Kabupaten Toba Samosir saat ini sudah mencapai sekitar 23.000 hektare, sehingga sinergisme pengurangan degradasi hutan dan lahan serta rencana pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu barbasis masyarakat perlu disusun.
"Lahan kritis seluas 23.000 hektare itu terdapat di 13 kecamatan dari total wilayah Toba Samosir seluas 100.109,40 hektare," ujarnya.
Dikatakannya, lahan kritis terluas terdapat di Kecamatan Pintupohan yakni 8.932,77 hektare, selanjutnya, Kecamatan Habinsaran (4.277,02 hektare) Ajibata (4.084,03) dan Kecamatan Tampahan (2.383,12 hektare).
Di samping itu, kata dia, terdapat seluas 74.136.72 hektare lahan kategori agak kritis serta 2.288,45 hektare lahan yang sangat kritis.
Yamto menyebutkan bahwa lahan yang berpotensi kritis seluas 284,88 hektare dan kategori tidak kritis 430,50 hektare.
"Rencana pengelolaan hutan dan DAS terpadu barbasis masyarakat untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya koordinasi dalam mensinkronkan berbagai program kegiatan penanganan di daerah ini perlu segera disusun," katanya. (KR-HIN)
