Medan, 15/1 (ANTARA) - PT Pertamina belum juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji di daerah Pulau Nias yang terdiri atas lima kota dan kabupaten, yakni Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan.
"Untuk Sumut tinggal lima kota dan kabupaten itu yang belum, sedangkan 27 kota dan kabupaten lainnya sudah rampung awal 2012. Sampai awal 2013, belum ada penugasan," kata Asisten Customer Relation Fuel Retail Marketing Region I Marketing and Trading Directorate PT Pertamina, Sonny Mirath di Medan, Senin.
Menurut dia, tidak bisa dipastikan kapan pemerintah menugaskan Pertamina untuk menjalankan program konversi minyak tanah ke elpiji itu di lima daerah tersebut.
Biasanya, kata dia, pemerintah menunggu kesiapan masyarakat sesuai hasil evaluasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjadi petugas pencacah masyarakat yang berhak mendapat paket perdana.
"Yang pasti, hingga awal tahun ini belum ada, malah untuk Sumbar (Sumatera Barat) yang sudah direncanakan dan dewasa ini sedang dalam survei Kementerian ESDM," katanya.
Dari hasil pencacahan ESDM itu, Pertamina baru akan menyalurkan paket perdana eliji 3 kg itu sejalan dengan dilakukannya penarikan minyak tanah bersubsidi secara bertahap.
Ada pun program konversi di 27 kota kabupaten/kota di Sumut dilakukan sejak 2009.
Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba menyebutkan, konversi di Nias memang harus benar-benar menunggu kesiapan masyarakat, termasuk soal terjaminnya infrastruktur untuk pelaksanaan program itu.
"Jangan dipaksakan, kalau akhirnya program itu membuat kesulitan masyarakat, apalagi sebenarnya beban pemerintah dalam pengadaan minyak tanah bersubsidi di Sumut sudah jauh berkurang karena yang belum hanya tinggal di Nias," katanya.
Memang, kata dia, upaya pemerintah mengurangi beban subsidi BBM dan termasuk memasyarakatkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan harus didukung mengingat hal itu juga menguntungkan masyarakat dan bangsa Indonesia.
"Dukungan terhadap program pemerintah yang bagus seperti konversi gas elpiji harus dilakukan, tetapi jangan dipaksakan, apalagi kalau kaitannya erat dengan ketidakmampuan atau kesiapan masyarakatnya," kata Palindungan.
