Tanjung Balai (ANTARA) - Praktisi hukum, Ricki Ramadhan menegaskan tuduhan “premanisme kebijakan rollback” yang dialamatkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) oleh pihak ngaku Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional merupakan kesimpulan terburu-buru, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan prinsip hukum administrasi pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Ricki yang juga diketahui sebagai aktivis pemerhati kebijakan publik, melalui siaran pers yang diterima Antara, Rabu.
Menurut Ricki, dalam konteks penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan rollback bukanlah bentuk kesewenang-wenangan, melainkan mekanisme pengendalian untuk memastikan makanan bergizi tersebut disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat, dan kepatuhan terhadap prosedur penggunaan anggaran negara.
“Rollback itu bukan tindakan sewenang-wenang. Justru itu bentuk kehati-hatian pemerintah agar dana publik tersalurkan tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujar Ricki dalam keterangan pres realise diterima.
Ia menilai penggunaan istilah “premanisme” dalam pemberitaan cenderung menyesatkan publik karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Premanisme adalah istilah sosial, bukan terminologi hukum. Menyebut kebijakan publik sebagai premanisme tanpa bukti hukum sama saja membangun opini negatif yang dapat merusak kredibilitas lembaga negara,” tegasnya.
Ricki melanjutkan, adanya desakan sekelompok orang agar pejabat BGN dicopot tanpa mekanisme pembuktian merupakan bentuk intervensi yang berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah.
“Asas praduga tidak bersalah patut diutamakan. Suatu penyimpangan harus dibuktikan melalui audit dan proses hukum yang sah. Negara tidak boleh dijalankan berdasarkan opini dan emosi,” katanya.
Ricki memandang program MBG merupakan program prioritas nasional yang harus dikawal bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pengawasan. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi alat politik yang justru menghambat pelaksanaan program.
Dikatakannya, kritik itu penting, tapi harus berbasis data, bukan prasangka. Jangan sampai semangat mengawal program presiden dipelintir menjadi narasi konflik.
Ricki juga mengapresiasi langkah BGN yang membuka diri terhadap audit dan pemeriksaan publik. Ia menilai transparansi seperti itu menunjukkan niat baik lembaga untuk menjaga integritas program gizi nasional.
“Keterbukaan BGN terhadap pemeriksaan publik adalah hal positif. Justru itulah semangat reformasi birokrasi yang harus kita dukung,” kata Ricki.
