Tanjung Balai (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pemkot Tanjungbalai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2027, bertempat di Aula Sutrisno Hadi, Balai Kota setempat, Kamis.

Musrenbang RKPD 2027 ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprovsu, M. Armand Effendy Pohan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Mahyaruddin mengajak jajaran OPD Pemkot Tanjungbalai menyatukan persepsi dalam merumuskan arah pembangunan tahun 2027 yang fokus terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sesuai program Prioritas Pembangunan Utama (PPU) yang tertuang dalam PJMD 2025–2029.

Dikatakan Mahyaruddin, percepatan ekonomi daerah berorientasi pada potensi lokal yang bergerak ke arah konsolidasi sektor perdagangan, UMKM, dan perikanan yang menjadi tumpuan pertumbuhan disertai dorongan terhadap inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik.

"Penguatan ekonomi ini tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, peningkatan mutu pendidikan, dan perluasan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif," katanya.

Untuk penguatan sektor pembangunan ekonomi tersebut, Wali Kota berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalin kerjasama dan bersinergi dalam menentukan berbagai program kegiatan masing-masing OPD.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M.Armand Effendy Pohan, menyatakan penyusunan RKPD 2027 Kota Tanjungbalai harus disesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan sijalan dengan program strategis nasional Astacita Presiden RI, Prabowo Subianto.

Sebab, jika RKPD Kabupatean/Kota disinergikan dengan program provinsi dan pusat, maka secara otomatis sektor perekonomian akan berimbang ke tingakt regional hingga nasional.

"Pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan bidang pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur harus dirasakan masyarakat, khususnya di daerah bencana, pesisir dan daerah yang tingkat kemiskinan tinggi," kata M. Armand Effendy Pohan.

Ia menambahkan, dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus mampu menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat. Intervensi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga otomatis akan menopang ekonomi rakyat. 

Kepala Bapperida Pemkot Tanjungbalai, Mariani mengatakan, Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, agar pembangunan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga bottom-up yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

"Musrenbang RKPD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan good governance, karena prosesnya mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi publik," kata Mariani.

Ia juga berharap hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang RKPD Tanjungbalai kali ini menghadirkan narasumber dari Bapelitbang Provinsi Sumut, Okotavia Siska Yanti selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan peserta dari unsu  Forkopimda, Kepala OPD dan Instansi vertikal, TP PKK, Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat dan Agama, Akademisi, Wartawan dan LSM.
 



Pewarta: Yan Aswika
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026