Madina (ANTARA) - Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, bersama Plt Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, bertemu langsung dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, untuk membahas penguatan ketahanan pangan nasional. Pertemuan ini berlangsung di Sekretariat Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.
Selain Madina, pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh 11 kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung lebih dari satu jam, Menteri Pertanian menyampaikan komitmennya untuk memberikan dukungan konkret kepada 12 kabupaten/kota, termasuk Mandailing Natal, yang akan mulai dialokasikan pada tahun 2026.
"Hasilnya, Bapak Menteri akan membantu kebutuhan daerah dalam program ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan pertanian baru, optimalisasi lahan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, dan pupuk," ungkap Bupati Saipullah Kamis (9/10).
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa dalam program hilirisasi pertanian, Kementan juga akan mendukung pengembangan kebun melalui penyediaan bibit unggul dan pupuk, serta bantuan alat berat untuk pembukaan lahan.
“Jika kualitas lahan dan hasil pertanian kita bagus, Kementan juga siap membangun pabrik pengolahan hasil tani untuk mendorong hilirisasi. Insya Allah, Madina sangat cocok untuk pengembangan kopi, kakao, dan kelapa dalam,” ujar Saipullah.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pertanian Madina, Taufik Zulhandra Ritonga yang juga ikut mendampingi bupati menilai pertemuan tersebut sebagai sinyal positif dan momentum baru bagi pembangunan sektor pertanian di Madina.
"Dialog antara Pak Bupati dan Pak Menteri berlangsung konstruktif, membahas irigasi, jalan usaha tani, pengembangan hortikultura, kopi, kakao, kelapa. Ini menjadi harapan baru untuk mendukung swasembada pangan di daerah," ujar Taufik.
Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan ini telah dijadwalkan sejak lebih dari sebulan lalu, dan baru dapat terlaksana hari ini. Menurutnya, semangat dari pertemuan tersebut menandai arah kebijakan pusat yang semakin berpihak pada pembangunan pertanian daerah.
