Madina (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Mandailing Natal menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah itu. Adapun beberapa kendala yang dihadapi itu diantaranya adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan kurangnya permodalan.
"Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan KDKMP di Madina adalah terkait terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan kurangnya permodalan dalam menjalankan aktivitas koperasi," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal, Muktar Afandi Lubis yang dikonfirmasi ANTARA, Rabu (24/9).
Dia menjelaskan, dalam pengembangan KDMP itu Dinas Koperasi dan UKM Madina saat ini mencatat sudah ada 404 koperasi desa/kelurahan di kabupaten itu dengan badan hukum lengkap.
Namun, dari jumlah itu sebut Afandi baru 17 koperasi desa yang beroperasi dan itupun dengan modal utama dari kebijakan pengurus. Sedangkan, sisanya sebanyak 387 KDKMP, masih dikategorikan vakum karena terkendala kekurangan modal.
Adapun ke 17 KDKMP yang beroperasi aktif itu adalah, KDMP Iparbondar, KKMP Pidoli Dolok, KKMP Sipolu-polu, KDMP Hutabaringin, KDMP Sibanggor Jae, KDMP Purba Julu, KDMP Hutalombang, KDMP Tabuyung.
Kemudian, KDMP Rumbio, KDMP Widodaren, KDMP Simpang Banyak Julu, KDMP Lumban Dolok, KKMP Simangambat, KDMP Sihepeng Sada, KDMP Sidojadi, KDMP Sayur Maincat dan KDMP Tambiski.
"Vakumnya koperasi desa merah putih itu terkendala akibat terbatasnya SDM pengurus dalam mengelola koperasi sehingga berakibat pertumbuhan usaha menjadi terlambat. Kemudian, keterbatasan modal sehingga menghambat pengembangan usaha dan perluasan pasar," ujarnya.
Meskipun mengalami sejumlah kendala dalam pengembangannya jelas Afandi pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan operasionalisasinya seperti melakukan pendampingan administratif, mendorong digitalisasi melalui Aplikasi Simkopdes, operasionalisasi dengan modal yang ada dan melakukan kerja sama dengan BUMN seperti Bulog dan Pertamina
"Dalam rangka pengembangan dan operasionalisasi ini, kita sedang mendampingi KDKMP untuk melengkapi hal-hal yang bersifat administratif sekaligus mendorong KDKMP agar segera terdigitalisai melalui Aplikasi Simkopdes," jelas dia.
Selain itu, dalam perjalanannya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Mandailing Natal juga terus mendorong KDKMP itu agar beroperasi aktif meskipun dengan kondisi dengan permodalan yang masih bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, atau sumber permodalan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Kita juga saat ini tengah memfasilitasi KDKMP untuk menjalin kerja sama dengan BUMN, misalnya dengan Bulog, Pertamina, ID Food Indonesia. Dan mungkin nanti selanjutnya dengan Kimia Farma. Jadi saat ini kita fokus ke Bulog dan Pertamina," terang dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan dengan beroperasinya nanti seluruh KDKMP itu akan berdampak pada terbuka lapangan kerja di setiap desa maupun kelurahan.
Dengan terbukanya peluang itu akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat menjadi meningkat sehingga dapat berkontribusi kepada target peningkatan ekonomi daerah, dan menekan inflasi. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi pilar ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan.
"Contoh. Beberapa KDKMP yang beroperasi, sangat berpengaruh terhadap penurunan harga beras di wilayah tersebut. Seperti bapak presiden bilang, barang subsidi pemerintah itu adalah miliknya rakyat. Hal itu dibuktikan dengan cara penyaluran yang berubah drastis dari pusat ke daerah," ucap dia.
Afandi juga mengungkapkan sejumlah peluang dan tantangan dalam pengembangan koperasi desa itu. Adapun tantangan yang dihadapi untuk Kabupaten Madina, utamanya adalah kualitas SDM dan koneksi jaringan internet yang tidak ada dibeberapa daerah.
Selanjutnya adalah singkatnya waktu sosialisasi KDKMP sehingga membuat pembentukan kelembagaan menjadi kurang maksimal.
