Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bersama Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan siap memperkuat riset dan kekayaan intelektual.
"Kerja sama itu dalam memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan hukum dan bangsa," ujar Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi di Medan, Selasa.
Ignatius melanjutkan perguruan tinggi sangat berperan penting dalam pengembangan kekayaan intelektual melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
"Kami berharap UPH Medan dapat melahirkan inovator melalui tri dharma perguruan tinggi, sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional,” ucapnya.
Ignatius menambahkan transformasi kelembagaan Kemenkum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini beradaptasi dengan visi dan misi Asta Cita, termasuk restrukturisasi menjadi empat kementerian di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Dekan Fakultas Hukum UPH Velliana Tanaya mengatakan kerja sama itu bukan sekadar menambah tumpukan dokumen, melainkan harus diwujudkan dalam implementasi nyata.
Untuk itu, Kemenkum Sumut bersama UPH Medan secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
“Dengan adanya MoU ini, kami ingin memastikan manfaatnya benar menyentuh aspek realitas, bukan hanya formalitas,” ucapnya.
Velliana menambahkan melalui MoU itu, kedua pihak berkomitmen memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan hukum, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam mendukung penguatan sentra Kekayaan Intelektual di UPH Medan.
