Madina (ANTARA) - Pemkab) Mandailing Natal bersama pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan Perumahan Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Nota kesepahaman itu ditandatangani langsung oleh Menteri PKP, Maruar Siarait, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan bupati/wali kota se-Sumut di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (1/7).
Bupati Mandailing Natal melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Rully Andriady, ST, Rabu (2/7) mengatakan, mendukung sepenuhnya program tersebut karena merupakan upaya memberikan pelayanaan kepada perumahan subsidi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Ini adalah langkah bagus dari pemerintah pusat dalam memberikan perhatian kepada MBR sehingga bisa memiliki rumah yang layak dengan harga terjangkau," katanya.
Rully menyampaikan, dalam program itu Provinsi Sumatera Utara mendapat jatah sebanyak 15 ribu unit rumah yang pembagiannya per kabupaten/kota akan ditentukan dalam rapat selanjutnya.
Ia mengungkapkan pembiayaan program ini dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FPLP). Program ini menawarkan kemudahan pembiayaan seperti suku bunga rendah, uang muka ringan, dan jangka waktu pembiayaan yang panjang.
Kadis Perkim menambahkan, Pemkab Madina juga akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas program yang masuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto itu.
"Tentu akan ada rapat lanjutan juga di tingkat kabupaten, termasuk nanti pembicaraan teknis seperti lokasi dan sebagainya," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution untuk mensukseskan program 3 juta rumah serta pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara.
Menteri PKP juga menerangkan, Kementerian PKP akan terus berusaha agar program 3 juta rumah bisa terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi tahun 2025 ini merupakan tahun terbanyak pemerintah mengalokasikan dana KPR FLPP untuk masyarakat.
"Kuota rumah subsidi tahun 2025 ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Kuotanya mencapai 350.000 rumah subsidi dan bisa terwujud berkat arahan dan dukungan Presiden Prabowo Subianto," terangnya.
Menurut Menteri PKP, adanya pembangunan rumah subsidi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta menyediakan hunian layak dan terjangkau serta berkualitas bagi masyarakat serta ASN. Selain itu, dengan pembangunan rumah subsidi juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
