Medan (ANTARA) - DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai, bahwa kepala daerah se-Sumut selayaknya menyambut ide cermerlang Gubernur Sumut Bobby Nasution.
"Ini ide positif, baik tujuan profit maupun pelayanan," tegas Ketua DPD LPM Provinsi Sumut Rolel Harahap di Medan, Selasa.
Menurutnya, gagasan gubernur Sumut yang membentuk BUMD bersama antara pemprov dan pemkab/pemkot se-Sumut harus disambut baik oleh bupati dan wali kota.
Gubernur mencontohkan, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat bisa mendirikan suatu BUMD bersama yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi (migas).
Kemudian, Pemprov Sumut dengan Pemkab Madailing Natal bisa memiliki BUMD bersama di bidang tambang emas
"Bidang layanan air bersih, yakni PDAM (perusahaan daerah air minum) kabupaten/kota bisa bergabung dengan PDAM Tirtanadi milik Pemprov Sumut, sehingga menjadi BUMD besar dan kuat," tutur Rolel.
Pihaknya juga mengatakan, PT Bank Sumut yang sahamnya dimiliki Pemprov Sumut bersama seluruh pemkab/pemkot se-Sumatera Utara menghasilkan dividen menjadi pendapatan asli daerah (PAD) tiap tahun.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 PT Bank Sumut menyepakati pembagian dividen sebesar 85 persen atau senilai Rp629,8 miliar lebih kepada para pemegang saham di Medan, Kamis (20/3).
Sedangkan sisanya.sebesar 15 persen atau senilai Rp111 miliar akan digunakan sebagai cadangan modal oleh PT Bank Sumut.
Dalam laporan keuangan PT Bank Sumut Tahun Buku 2024, Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Provinsi Sumut ini mencetak laba bersih Rp740,72 miliar atau naik 0,09 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp740,07 miliar.
"Pak Gubernur sudah membuka jalan kolaborasi. Silakan para bupati dan wali kota manfaatkan peluang sesuai potensi daerah masing-masing," tegas Rolel.
Ketika PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mau diambil alih menjadi BUMN pada 2013, lanjut dia, muncul gagasan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di Sumut penerima annual fee dari Inalum dengan mendirikan BUMD bersama ikut memiliki saham Inalum.
"Pak Luhut saat itu pengusaha, dan Pak Airlangga Ketua Komisi VI DPR RI terlibat pembicaraan itu. Dengan kepiawaian pak gubernur bernegosiasi dengan pemerintah pusat, gagasan itu bisa diwujudkan," ujar Rolel.
Ia menjelaskan, lewat ide dari Pemprov Sumut, Pemkab Batubara, Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjungbalai mendirikan BUMD bersama bergerak di bidang hilirisasi produk PT Inalum.
"Tentu daerah lain bisa menjajaki di bidang sesuai potensi daerahnya," ungkap Rolel yang juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumut periode 2005-2008 tersebut.
