Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 secara daring di kantor Wali Kota Medan, Senin (30/12).
Kegiatan ini digelar Kementerian PPN/Bappenas yang dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan dihadiri antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, pimpinan lembaga negara, menteri, dan seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa paham ekonomi hingga urgensi perencanaan dalam suatu bangsa.
"Dalam hidup bernegara, ada beberapa filosofi bernegara bermuara kepada paham ekonomi. Ada paham sangat kuat di negara-negara barat tadinya, yaitu suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan," kata dia.
Bahkan, lanjut dia, paham ekonomi itu tidak boleh direncanakan karena mereka menganut pemikiran yang disebut neoliberal sekarang ini.
"Yang mendorong ekonomi adalah pasar, pemerintah itu hanya sebagai regulator, hanya sebagai wasit," tegas Prabowo.
Presiden juga mengatakan, bahwa pendiri bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, tidak menganut paham tersebut.
Akan tetapi pendiri bangsa Indonesia menganut paham, bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan.
"Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab karena dipilih oleh rakyat. Pemerintah harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin," ungkap Presiden.
Pemerintah, lanjut dia, harus menjadi pelopor, harus menjadi pengelola, harus memanaje ekonomi, harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia, kata Prabowo.
"Saudara-saudara pemahaman ekonomi kita sekarang, wajib dan pantas menyebut ekonomi kita Ekonomi Pancasila," tuturnya.
Bahwa Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kemudian kapitalisme.
"Terbaik dari ekonomi direncanakan planned economy, itu Pancasila. Antara pasar bebas, dan antara ekonomi yang direncanakan," sebut Prabowo.
