Deli Serdang (ANTARA) - Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara, melakukan pemetaan strategi penurunan angka stunting melalui diseminasi audit kasus stunting tahap 2 yang penerapannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah itu.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang Citra Effendi Capah di Lubuk Pakam, Sabtu, mengatakan audit kasus stunting atau AKS yang dilakukan tersebut diharapkan bisa menjadi sarana untuk memetakan dan menyiapkan strategi menurunkan angka stunting."
Kami rasa dengan adanya audit kasus sunting ini, kita bisa mengambil peran sesuai hasil diseminasi, apakah melalui intervensi spesifik yaitu penyebab secara langsung yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan atau intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih dan sarana sanitasi yang baik," katanya.
Untuk mendukung strategi tersebut, lanjut dia, harus diawali dengan analisis lapangan dan penilaian kondisi kelompok sasaran melalui AKS.
Rangkaian AKS diperlukan untuk mengetahui risiko penyebab terjadinya kasus sunting dan menganalisisnya serta memberi rekomendasi perbaikan.
"Segera kita tindak lanjuti melakukan percepatan penurunan sunting, melalui upaya intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, intergratif, dan berkualitas. Melalui kerja sama multi sektor di daerah desa atau kelurahan dan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar.
Untuk itu, sunting harus menjadi program prioritas utama, karena menyangkut masa depan anak-anak sebagai generasi penerus nantinya.
"Kita tidak mau, anak-anak di Deli Serdang tumbuh dengan kekurangan, kalah dengan anak anak di luar, tidak dapat bersaing dengan segi intelegensinya. Jadi ini perlu komitmen dan lepaskan ego sektoral demi masa depan anak-anak kita di masa depan," katanya.
Kepala Bidang (Kabid) Data Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Deli Serdang, Dani Rezeki mengatakan AKS diperlukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus stunting.
Setelah diketahui penyebabnya, selanjutnya dianalisa serta memberikan rekomendasi perbaikan tata laksana bagi pemerintahan daerah sebagai upaya pencegahan atau penanganan.
AKS yang dilaksanakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Palang Merah Indonesia (PMI), USAID, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan perguruan tinggi.
