Pemprovsu dan Pemkab Langkat perkuat strategi penanganan banjir di Tanjungpura

Langkat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Langkat, melaksanakan Focus Group Diacussion (FGD) di Tanjung Pura guna membahas langkah-langkah penanganan banjir yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Dalam FGD itu dihadiri oleh perwakilan Balai Sungai Sumatera II, BPBD Provinsi Sumut, Dinas PUPR Sumut, Sekda Langkat, Kepala Bappeda Litbang Langkat, Kepala BPBD Langkat, Kadis Pariwisata, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Forkopimcam Kecamatan Tanjung Pura, serta seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Tanjung Pura.

Dimana pnyebab utama banjir di Tanjung Pura yang dibahas dalam FGD ini antara lain pendangkalan sungai, tidak berfungsinya Sungai Batang Durian, kerusakan pintu air, pendangkalan waduk, serta rendahnya tanggul pengaman. 

Untuk itu, sejumlah solusi ditawarkan, seperti pengerukan sungai, reaktivasi Sungai Batang Durian, perbaikan pintu air, pengerukan waduk, penambahan mesin pompa, dan peninggian tanggul.

Indra, perwakilan dari Balai Sungai Sumatera II, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penanganan banjir di Tanjung Pura asalkan ada permohonan resmi dari Pemkab Langkat. "Kami siap membantu dan mendukung penuh penanganan banjir ini, melalui tim respons cepat yang akan terverifikasi langsung oleh pusat," jelasnya.

Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa dalam menangani masalah banjir ini. 

"Kita semua harus mengambil peran, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Masyarakat sudah lama menunggu solusi nyata dari pemerintah," kata Faisal.

Sebagai langkah awal, Faisal Hasrimy menyatakan bahwa pihaknya akan fokus pada solusi jangka pendek seperti pengerukan waduk menggunakan sumber daya yang ada. 

"Kita akan mulai dengan target jangka pendek yang bisa segera kita laksanakan, sembari menyiapkan usulan untuk penanganan jangka menengah dan panjang yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Komisi DPR RI terkait," tambahnya.