Ratusan keluarga di provinsi tetangga Sumut mengungsi ke masjid, ini penyebabnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan ada ratusan keluarga di Padang Pariaman, Sumatera Barat dievakuasi ke masjid ataupun balai masyarakat yang dijadikan tempat pengungsian sementara, setelah desa mereka diterjang banjir disertai tanah longsor.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam laporannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar 480 warga atau 160 kepala keluarga yang mengungsi ke sejumlah masjid, balai masyarakat dan lainnya di Padang Pariaman.

Berdasarkan data Pusdalops BNPB, jumlah yang pengungsi tersebut merupakan bagian dari 4.411 orang korban banjir disertai tanah longsor yang melanda 11 desa di Padang Pariaman, Jumat (4/10) petang.

Mereka selebihnya memilih menetap menempati rumah yang terdampak maupun menumpang ke rumah sanak saudara yang aman dari bencana.

Banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan berintensitas deras berdurasi lama itu
juga mengakibatkan dua unit rumah rusak tertimbun, memutus jalan penghubung antardesa Sungai Sariak - Toboh Ketek dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Kemudian, sebanyak 1.615 unit rumah dilaporkan tim BNPB terdampak, dan beberapa di antaranya masih dalam keadaan terendam dengan ketinggian muka air diperkirakan 50-100 centimeter seiring hujan yang masih berlangsung sampai saat ini.

Masing-masing tersebar di 11 Desa atau Nagari yang terdampak bencana meliputi Desa Sungai Sariak (Kecamatan VII Koto), Gasan Gadang (Kecamatan Batang Gasan), Campago (Kecamatan V Koto), Kampuang Galapuang Ulakan, Seulayat Ulakan, Sungai Gimba Ulakan dan Sandi Ulakan (Kecamatan Ulakan Tapakih), Parik Malintang (Kecamatan Anam Lingkuang), Desa Pauah, dan Kapalo Koto (Kecamatan Nan Sabaris).



Abdul memastikan bahwa para personel BPBD di Sumatera Barat dan sejumlah alat berat dari Dinas PUPR dibantu personel TNI/Polri sudah diterjunkan ke setiap lokasi bencana.

Mereka dikerahkan untuk memastikan kebutuhan pokok bagi para korban tercukupi dengan jumlah yang proporsional dan upaya penanganan kerusakan dampak bencana bisa berjalan dengan cepat.