Sesuai arahan MenPAN RB, Pj Gubernur siap implementasikan reformasi birokrasi di Sumut

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menegaskan kesiapannya menjalankan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas yang mendorong Pemerintah Provinsi Sumut mengimplementasikan reformasi birokrasi di wilayahnya.

“Kita berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi diharapkan dapat berdampak pada target nasional," ujar Agus Fatoni usai acara Mengajar ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara, di Medan, Rabu.

Menurut dia, dalam mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan kerja keras antarpemangku kebijakan terkait, karena dengan berkolaborasi semakin mempermudah mencapai target-target yang diinginkan.

“Dengan luasnya wilayah dan rentang kendali di Sumut, tentu kita harus bekerja maksimal, bekerja bersama terus kita lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan agar lebih cepat terlaksana," kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan Pemprov Sumut mendapat predikat BB untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan predikat B untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan guna mewujudkannya, mulai dari peningkatan infrastruktur pelayanan publik, penerapan merit sistem hingga manajemen talenta," sebut dia.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi berdampak.

"Birokrasi ini merupakan mesin pembangunan. Harus dijaga akselerasinya agar berjalan cepat dalam mencapai target pembangunan," ujar Anas.

Dia menilai, agar dapat berdampak maka birokrasi harus bergerak lincah yang bisa dilaksanakan dengan digitalisasi yang terintegrasi dan penyederhanaan proses bisnis.

Selain itu, Anas mengatakan bahwa target-target pembangunan di Sumatera Utara dapat cepat tercapai jika dilakukan dengan integrasi dan digitalisasi.

Dengan adanya pemangkasan birokrasi yang bertumpuk, maka birokrasi bisa menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Sumatera Utara.

Oleh karena itu, dia mendorong agar jajaran pemerintah di lingkup Sumatera Utara dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga dapat mencapai reformasi birokrasi.

“Birokrasi yang berdampak dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, dan menangani inflasi dengan baik yang dilaksanakan dengan digitalisasi yang efisien,” ujarnya.