Medan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara mengingatkan kepada seluruh anggota panitia pengawas pemilu kecamatan yang baru dilantik untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pada Pilkada 2024.
"Saya mengingatkan kepada panwascam yang baru dilantik untuk menjalankan tugas sebagai pengawas yang profesional dan menjaga integritas pada Pilkada 2024," ujar Ketua Bawaslu Pakpak Bharat Feisal Alfredi Berutu usai melantik anggota panwascam Pakpak Barat, di Kabupaten Pakpak Barat, Minggu.
Menurutnya, integritas menjadi nilai dasar yang harus dipegang teguh seorang anggota panitia pengawas pemilu sehingga dapat mewujudkan pesta demokrasi yang adil, jujur dan aman.
"Bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur. Menghayati sumpah dan janjinya serta mempedomani pakta integritas yang telah ditandatangani secara bersama," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Feisal Alfredi Berutu melantik dan mengambil sumpah dan janji dari 24 anggota panitia pengawas pemilu kecamatan se-Kabupaten Pakpak Bharat yang akan bertugas pada Pilkada 2024.
Dia juga meminta anggota panitia pengawas pemilu kecamatan untuk terus berkoordinasi dengan pemangku kebijakan serta segera beradaptasi dengan wilayah kerja dan memahami seluruh regulasi yang mengatur pelaksanaan pilkada, terutama bidang pengawasan.
"Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pada pesta demokrasi ini," sebut dia.
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu pada kesempatan yang sama berharap kepada anggota yang baru dilantik dapat memberikan pembaharuan atau ide-ide dalam pengawasan ditingkat kecamatan.
Menurutnya, ide-ide gagasan yang diberikan dapat menjadi dasar untuk mewujudkan kesuksesan pilkada di wilayah ini.
"Saya juga meminta kepada anggota pengawas kecamatan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan sebagai pengawas," ujar dia.
Saut menegaskan Bawaslu Sumut berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pilkada 2024 yang digelar 27 November 2024 mendatang.
Ia menjelaskan peningkatan pengawasan tersebut merupakan bentuk wujud untuk menyukseskan pesta demokrasi.
"Sesuai arahan Bawaslu RI bahwa kami diminta untuk melakukan penyegaran di tingkat kecamatan maupun di desa, kami akan meningkatkan pengawasan," kata dia.
