Tapanuli Tengah (ANTARA) - Pemkab Tapanuli Tengah mendukung penuh program supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/10).
“Saya sangat mendukung semua aksi supervisi pencegahan korupsi yang dilakukan di Sumatera Utara, termasuk optimalisasi kolaborasi penyelamatan keuangan daerah yang dilakukan hari ini,” kata Pj Bupati Tapanuli Tengah Elfin Elyas, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelematan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Rakor tersebut lanjutnya, terfokus pada optimalisasi yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu. Sertifikasi tanah/aset Pemda, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penertiban mineral bukan logam, Pemanfaatan bawah tanah, Penertiban keramba apung, Pemanfaatan ruang Danau Toba.
"Saat ini kita di Kabupaten Tapanuli Tengah suda melakukan upaya penyelamatan aset Barang Milik Daerah (BMD), penertiban aset daerah dengan menerbitkan 630 sertifikat pada tahun 2022, dan 94 sertifikat pada bulan Oktober 2023," ujarnya.
Sambungnya, sedangkan untuk target selanjutnya adalah menyelesaikan aset daerah sebanyak 106 sertifikat yang di dalamnya sudah ikut bangunan sekolah, jalan dan Puskesmas.
"Saat ini ada terdapat beberapa kendala seperti alas hak kepemilikan dan klaim masyarakat. Namun semua sudah dalam proses pengurusan dengan kerja sama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Tengah. Makan dari itu kita sangat mendukung semua aksi supervisi pencegahan korupsi," ungkapnya.
