Medan (ANTARA) - Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyatakan Pemerintah Kota Medan terus berupaya menyediakan rumah bagi warga kurang mampu di Kota Medan, Sumatera Utara.
"Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada hunian sewa, seperti Rumah Susun Kayu Putih dan Rumah Susun Sei Seruai," ungkap Aulia dalam rapat paripurna jawaban kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di gedung DPRD Kota Medan, Senin.
Pihaknya mengatakan juga ada bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), fasilitasi pelaksanaan bedah rumah program kementerian dan lembaga negara.
Lalu memfasilitasi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pihak swasta kepada masyarakat Kota Medan sebagai pemilik RTLH-MBR.
"Ini menjadi yang sekian atas upaya Pemerintah Kota Medan untuk mempercepat memenuhi kebutuhan perumahan warga kurang mampu," papar Aulia dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, T Bahrumsyah dan para anggota DPRD Kota Medan.
Wakil wali kota juga menyebut pengembang yang melakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kota Medan tiga tahun terakhir sebanyak 106 perumahan.
"Yang diserahterimakan tahun ini sebanyak 38 perumahan, dan telah dilaporkan kepada KPK RI melalui monitoring center for prevention (MCP) KPK RI," tuturnya.
Aulia menyebut pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU, Pemerintah Kota Medan melalui tim verifikasi PSU telah mengirimkan surat pemberitahuan dan peringatan dari Wali Kota Medan.
"Tim juga melakukan peninjauan lapangan ke beberapa pengembang bersama KPK, dan Kejari Medan untuk percepatan penyerahan PSU tersebut," ucap dia.
Wakil wali kota mengutarakan perkembangan lokasi permukiman kumuh di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara terus dikurangi oleh Pemerintah Kota Medan menjadi sekitar 306 hektare.
"Jadi progres pengurangan kawasan kumuh di Kota Medan pada 2022 telah mengalami penurunan sebesar 200,6 hektare dari 506,6 hektare menjadi 306 hektare," jelas Aulia.
