"Jalan Asia ini area perekonomian, area bisnis. Kalau masalah banjir tidak diatasi, kita khawatir kegiatan bisnis tersebut akan menurun," tegasnya.
Wali Kota mengaku semestinya pekerjaan pelebaran drainase ini sudah dilaksanakan sekitar dua bulan lalu, tapi urung dilakukan karena terjadi pro dan kontra di masyarakat sekitar.
Pihaknya juga sempat mendengar protes masyarakat menolak pekerjaan pelebaran drainase tersebut, salah satunya mengakibatkan ukuran jalan menjadi mengecil.
"Pelebaran ini tidak mengambil area milik masyarakat. Kalau pun ada di ujung sedikit, itu pun kami bebaskan," ungkap Bobby didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan Topan Ginting.
Wali Kota juga menegaskan bahwa 90 persen area yang dipergunakan untuk pelebaran drainase ini merupakan jalan milik Pemkot Medan.
"Tidak ada warga yang digusur, tidak ada yang direlokasi. Yang kita pakai adalah area jalan pemerintah," ucapnya.
