Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berharap kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut yang akan menggantikannya agar melaksanakan seluruh program yang telah disepakati dengan DPRD Sumut dalam APBD 2024.
"Rakyat Sumut walaupun saya berakhir nanti, tapi ketua DPRD belum berakhir, berkesinambungan ini, dan program ini harus didukung, harus diteruskan siapa pun Pj gubernur nanti,” ujar Edy Rahmayadi, di Medan, Kamis.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara telah menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024.
“Untuk Pj ini, wartawan juga berhak untuk mengawasinya, yang sudah diketok dalam paripurna untuk 2024, inikan sudah diketok oleh dewan, ya harus di ikutin, harus dilaksanakan,” kata Edy Rahmayadi.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah akan berakhir masa jabatannnya pada 5 September 2023.
Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini menjelaskan pencapaian visi misi selama memimpin telah mengerjakan pada angka 68 persen, baik dari Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Infrasturuktur.
“Itu merupakan pertanggungjawaban dan amanah, 68 persen baru hanya terpenuhi. Katakan lah 70 persen, 30 persen yang perlu kita evaluasi, itulah di 2024 kita kejar," kata Edy Rahmayadi.
Hal senada dikatakan Gubernur, Ketua DPRD Sumut juga berharap Pj Gubernur Sumut dapat menjalankan program yang tertuang dalam APBD 2024 yang sudah disahkan tersebut.
"Inikan APBD 2024 sudah diketok, mohon kiranya yang sesuai APBD programnya. Secara khusus kita selesaikan proyek Rp2,7 triliun itu paling lambat Desember sudah selesai semua 100 persen," ujar Ginting.
Ginting mengatakan pihaknya telah mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI setelah menggelar rapat pimpinan dewan daerah setempat.
"Dalam rapat tersebut memutuskan usulan tiga nama calon Pj Gubernur Sumut, yakni Sekertaris Daerah Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Direktur Jendral Bina Administrasi Dalam Negeri Safrizal dan Deputi Penetapan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon," ujar Ginting.
