Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan evaluasi kembali pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.
Edy Rahmayadi mengaku sudah berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo dan Mendikbudristek, Nadiem Makarim tentang pelaksanaan PPDB yang dinilai tidak objektif.
"Sudah tiga kali saya sudah ngomong, pertama sama Presiden, kedua sama Menteri Pendidikan, dan ketiga media," ujar Edy Rahmayadi, di Medan, Sabtu.
Menurut Edy, sistem zonasi menghambat bagi siswa-siswa yang berprestasi karena terkendala dan dibatasi oleh zonasi tersebut.
"Infrastruktur disana, di Medan berbeda. Tidak bisa zonasi, prioritas murid mana kita ajar, kalau di Jakarta. Di ujung sama di tengah, infrastruktur sudah sama, guru sudah sama. Jadi, jangan disamakan daerah sudah maju, dengan daerah sedang berusaha untuk maju," kata Edy.
Selain itu, ia menilai sistem zonasi tidak terlepas dari kecurangan, pasalnya banyak masyarakat pindah alamat demi memenuhi syarat zonasi untuk lulus sekolah yang diinginkan.
Gubernur Sumut minta Kemendikbudristek evaluasi PPDB sistem zonasi
Sabtu, 22 Juli 2023 15:49 WIB 3232
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi (ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean)
