Medan (ANTARA) - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan DPR pada 11 Juli 2023.
"BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki undang-undang sendiri," ujar Ali Ghufron dalam Pemaparan Publik Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan tahun 2022 yang diikuti secara daring di Medan, Selasa.
Dia melanjutkan BPJS Kesehatan dan JKN dilindungi oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Menurut Ali, "jalur" BPJS Kesehatan memang selayaknya tidak lagi diubah dengan regulasi-regulasi yang dapat menggoyahkan kinerja badan hukum publik tersebut.
"BPJS Kesehatan sudah di trek yang benar, meski masih perlu perbaikan untuk optimalisasi," kata Wakil Menteri Kesehatan periode 2011-2014 itu.
Dirut: BPJS Kesehatan tidak diatur dalam UU Kesehatan baru
Selasa, 18 Juli 2023 21:33 WIB 2886
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti usai menghadiri rapat dengar pendapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI membahas vaksinasi COVID-19 di Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023). ANTARA/Andi Firdaus
