Wagub Sumut minta kepala daerah komitmen turunkan stunting tahun ini

"Kita sampaikan ke kabupaten/kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan, tapi APBD misalnya Dinas PUPR, itu harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat, sejalan dengan di mana daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya, tidak bisa pananganan stunting hanya berdiri sendiri, tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” ujar Ijeck.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Muhammad Irzal mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.

"Sebagai bagian dari menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Makanya pada hari ini kami melaksanakan Forum Rekonsialiasi PPS dan Rembuk Stunting sebagai salah satu langkah memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi dan penurunan dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah, penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non/pemerintah dan masyarakat,” ujar Irzal.

Irzal menjelaskan kegiatan ini sebagai upaya dalam memperkuat komitmen sekaligus evaluasi program dan tindakan yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan stunting di Sumut.

“Agar target nasional dalam penurunan prevalensi stunting nasional tahun 2024 sebesar 14 persen dan target Sumut sebesar 18,55 persen dapat kita capai,” katanya.