Medan (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hendro Susanto mengapresiasi langkah Gubernur Edy Rahmayadi mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bambang Pardede karena kinerjanya yang kurang baik terkait realisasi proyek-proyek infrastruktur di daerah setempat.
"Kami apresiasi pencopotan itu, harusnya tahun lalu sudah dicopot kadis tersebut. Rekomendasi ini sudah kami sampaikan sejak tahun lalu ke gubernur," kata Hendro saat dikonfirmasi di Medan, Senin, menanggapi pencopotan Kadis PUPR.
Menurut ia, rekomendasi pencopotan itu sudah disampaikan melalui rapat paripurna pandangan akhir Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) maupun LPJP (Lembaga Penyedia Jasa Penyusun) pada tahun 2022.
Baca juga: Gubernur Sumut copot Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR
Ditambah lagi saat rapat dengan Badan Anggaran DPRD Sumut pada akhir April 2023 terkait serapan anggaran triwulan pertama Januari sampai Maret 2023, Kadis PUPR Bambang Pardede juga tidak hadir.
"Padahal serapan anggaran Dinas PUPR paling rendah alias nomor paling bawah selama tiga bulan dan tidak jelas output-nya. Kami di Banggar sudah mengingatkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menyampaikan kepada gubernur agar menjadi perhatian serius," ujarnya.
