Tebing Tinggi (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, mengikuti secara seksama virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/ Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Dan Peluncuran Indikator MCP (Monitoring Center Prevention) Tahun 2023, Selasa (21/03/2023) bertempat di ruang kerja Wali Kota Gedung Balai Kota.
Dihadiri langsung Ketua KPK RI Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si., Sekjen Kemendagri, Sekretaris Kementerian Inventasi, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Dewas KPK, Ketua Apkasi dan Ketua Apeksi di Jakarta, serta diikuti Gubernur Slseluruh Indonesia, Bupati dan Wali Kota secara daring/ virtual.
Dalam sambutan dan arahan Ketua KPK Ri Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si. bahwa pemberantasan korupsi menjadi penting karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius, karena kalau korupsi masih terjadi maka tujuan Negara gagal.
Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA, CGCAE, CIAE mengatakan bahwa urgennya MCP, karena mengawal akuntabilitas keuangan khususnya di daerah.
"Penguatan pencegahan korupsi di daerah sangat penting karena risiko integritas terdapat pada seluruh area strategis terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah," kata Kepala BPKP.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didit Agung Widjanarko dalam laporan mengatakan bahwa birokrasi harus mampu menjamin bahwa program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola yang baik.
"Besar harapan kami, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga instansi dapat terus berjalan, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan bebas dari praktik-praktik korupsi,. Berantas korupsi sampai ke ujung negeri,” tutup Deputi.
Rakor tersebut diikuti sebanyak 3.486 orang secara langsung maupun daring, yang mana pelaksanaan kehadiran langsung di Hotel Ritz Carlton, Jaksel.
Pada kesempatan ini juga turut dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendagri, KPK dan BPKP. Sekaligus peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pembacaan ikrar komitmen anti korupsi oleh seluruh Kepala Daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP (Monitoring Center for Prevention).
MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
