Sumatera Utara (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memperkuat surveilans melalui optimalisasi sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus malaria serta melakukan respon cepat penanggulangan.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis, Senin, mengatakan bahwa upaya pengendalian kasus malaria juga dilakukan dengan penyelidikan epidemiologi 1 2 5, pemberian kelambu berinsektisida.
Kemudian, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala, upaya pencegahan serta penanganan malaria untuk menemukan penderita sedini mungkin serta mengurangi risiko kematian akibat malaria.
Menurut dia, upaya pengendalian dan pencegahan malaria yang dilakukan secara masif dan simultan ini harus melibatkan seluruh pihak di masing-masing kabupaten dan kota.
Untuk itu, pihaknya membentuk Pokja Malaria Provinsi Sumut dan melaksanakan pelatihan petugas analis laboratorium dalam rangka peningkatan kapasitas petugas.
Selain itu, pihaknya juga telah memberikan surat edaran ke-33 kabupaten dan kota se-Sumut untuk mendukung percepatan eliminasi malaria.
"Upaya pengendalian sejak dini ini diharapkan bisa dilaksanakan secara masif dan berkesinambungan serta tepat sasaran agar kasus malaria bisa kita tekan,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini terdapat 21 kabupaten dan kota di wilayah Sumut yang sudah menerima sertifikat eliminasi malaria dari Kemenkes RI yakni Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Tanjung Balai, Sibolga.
Kemudian Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu Selatan.
Sedangkan untuk wilayah endemis rendah malaria yaitu Labuhan Batu, Langkat, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Gunung Sitoli.
"Daerah endemis sedang malaria yaitu Asahan, Batubara dan Labuhan Batu Utara," ujarnya.Baca juga: Dinkes laporkan kasus sembuh dari COVID-19 di Sumut bertambah 29 orang
