Madina (ANTARA) - Fraksi Demokrat Plus DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pertanyakan nasib ribuan tenaga honorer yang belum memenuhi syarat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Fraksi Demokrat Plus DPRD Madina, Teguh W Hasahatan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi babak pertama terhadap nota pengantar perubahan APBD tahun anggaran 2022 di ruang paripurna DPRD Madina, Selasa (27/9).
"Jumlah honorer kita sampai saat ini kurang lebih berjumlah 6.518 orang yang tersebar diberbagai OPD. Sementara sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 di 23 November 2023 seluruh honorer akan dihapuskan. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagi honorer yang tidak memenuhi syarat dan tidak lolos PPPK akan dikemanakan," tanya teguh.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution dan sejumlah anggota DPRD itu, fraksi Demokrat juga mempertanyakan sikap pemerintah atas berakhirnya masa jabatan 249 kepala desa pada Februari 2023.
"Kami mendukung dan mengapresiasi Pemda yang telah membuat tahapan Pilkades untuk 62 desa diakhir tahun 2022. Namun, kami juga mempertanyakan sikap pemerintah atas berakhirnya masa jabatan 249 kepala desa di Madina," tegas Teguh.
Pada pandangan umum fraksi babak pertama itu, fraksi Demokrat juga meminta kepada Pemkab Madina agar memperhatikan kondisi infrastruktur sekolah yang rusak di kabupaten itu.
Saat ini ada sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan cukup serius diantaranya adalah, SD 333 Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, SD 347 Kuala Batahan, Kecamatan Batahan, SD 235 Patahajang, Kecamatan Ulu Pungkut dan SD Proyek Batang Gadis Kecamatan Panyabungan.
"Kami berharap adanya perhatian yang serius dari pemerintah untuk itu. Sebab, itu adalah salah satu capaian di tahun pertama yang harus dilakukan sesuai dengan visi dan misi," sebutnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi dalam pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Madina tahun 2022 menyampaikan, rencana pendapatan mengalami perubahan dari yang semula Rp. 1.588.622.282.881 berubah menjadi Rp. 1.622.439.803.865.
Sedangkan belanja mengalami kenaikan dari yang semula direncanakan sebesar Rp.1.602.456.926.434.- menjadi 1.741.937.114.097.- atau mengalami kenaikan sebesar Rp.139.480.187.663.-
Fraksi Demokrat plus Madina pertanyakan nasib honorer dan Pilkades
Selasa, 27 September 2022 17:01 WIB 2119
Anggota fraksi Demokrat Plus DPRD Madina saat menyerahkan pandangan fraksi kepada Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution di gedung dewan. (ANTARA/Holik)
