Medan (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik mengaku kecewa terhadap Kadis Pekerjaan Umum Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting dalam rapat dengar pendapat (RDP).
RDP sepatutnya membahas tentang evaluasi penggunaan anggaran triwulan pertama 2022, dan belum terealisasi itu, terpaksa ditunda karena data-data tersebut tidak dibawa.
"Percuma kita panggil mereka, tapi data-data dibahas RDP tidak dibawa. Semestinya mereka paham data yang diperlukan, termasuk direvisi dan sebagainya," kata Haris usai ditundanya RDP di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Medan, Selasa (12/7).
Legislator ini mengaku pihaknya tidak menginginkan lembaga perwakilan rakyat, khususnya membidangi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dianggap "abal-abal".
Di RDP tersebut, ia mengaku, cuma mendapati data pengerjaan di wilayah Medan Selatan dan Medan Utara meliputi masing-masing beberapa kecamatan, namun data yang disajikan tidak konkrit.
"Sementara kita mau masuk ke P-APBD, sedangkan kita belum lihat apa-apa saja yang terealisasi dari anggaran Rp1 triliun yang diajukan itu. Pokoknya data harus lengkap, sehingga kita enak membahas satu demi satu," terang dia.
Selama ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan cuma menyajikan data bersifat global, namun di RDP kali ini pihaknya meminta menyediakan data per kecamatan se Kota Medan.
"Kita sudah menyurati kembali untuk dilakukan RDP terhadap Dinas Pekerjaan Umum, dan diminta semua data 21 kecamatan se Kota Medan harus ada," terang Haris yang juga politisi Partai Gerindra Kota Medan.
