Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membahas percepatan rencana pengembangan potensi desa wisata.
"Wisata itu nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kami akan dampingi dan mendukung. Kami akan bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Pemerintah desa nantinya turut menganggarkan biaya dari dana desa melalui musdes (musyawarah desa)," ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.(6/1).
Baca juga: Kementerian PUPR rampungkan penataan Pantai Bebas Parapat di Sumut
Ia menyampaikan, Kementeriannya langsung bergerak memastikan prioritas desa mana saja yang paling memungkinkan dijadikan sebagai proyek percontohan. Salah satunya di Kabupaten Langkat, yakni destinasi wisata Bukit Lawang dan Tangkahan.
Demi mendukung pengembangan desa-desa wisata yang ada di Bukit Lawang dan Tangkahan itu, Gus Halim akan mengirim tim.
Rombongan awal ini akan memastikan prioritas yang paling memungkinkan dilakukan percepatan sebagai proyek percontohan, termasuk pemanfaatan dana desanya.
Terkait BUMDes, Kemendes PDTT kini tengah mengintensifkan menyelesaikan semacam buku pedoman BUMDesa untuk mengelola usahanya.
"BUMDes tidak boleh merugikan UKM. Selain sebagai lembaga produksi, BUMDes juga sebagai lembaga konsolidasi. Misal, di desanya sudah banyak UKM, nanti BUMDes harus bisa memfasilitasi UKM-UKM itu," papar Mendes PDTT saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah di Jakarta, Kamis (6/1).
Sementara itu, Musa Rajekshah mengatakan terdapat tujuh desa di kedua lokasi itu yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata.
Ia mengemukakan wisata Bukit Lawang masuk lingkup Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah konservasi orangutan. Sementara di Tangkahan terdapat gajah.
"Potensi sudah ada. Karena itu, kami mau agar bisa didorong salah satunya untuk membangun
home stay. Selain itu, perlu pengembangan dan pembangunan lain yang tidak memanfaatkan hutan, tapi memanfaatkan lahan masyarakat atau desa," katanya.
Ia berharap anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk desa wisata yang nantinya dapat menggeliatkan UKM, sehingga mendorong perekonomian di desa.
