Tanjungbalai (ANTARA) - Baru saja ditetapkan sebagai pimpinan sementara DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin menemui masa pengunjukrasa dan menyatakan sepakat menolak korupsi karena merugikan negara dan rakyat.
"Kita semua sepakat menolak korupsi dan hal-hal yang tidak berpihak kepada rakyat," ujar Tengku Eswin dihadapan pengunjukrasa, Senin (30/9).
Menurut Tengku Eswin, terkait desakan pengunjukrasa agar DPRD Tanjungbalai mengeluarkan rekomendasi menolak RUU-KPK, RKUHP dan sejumlah Undang-Undang lainnya, perlu melalui mekanisme karena lembaga legeslatuf adalah kolektif kolegial.
"Untuk mengeluarkan rekomendasi membutuhkan mekanisme. Namun pada prinsipnya, saya dan kita semuanya sepakat menolak korupsi," kata Tengku Eswin.
Baca juga: Tengku Eswin pimpinan sementara DPRD Tanjungbalai
Sebelumnya, melalui orasi pengunjuk rasa gabungan aktivis, pemuda, mahasiswa dan masyarakat mendesak agar DPRD Kota Tanjungbalai mengeluarkan rekomendasi menolak pengesahan RUU-KPK, RKUHP dan Undang-Undang yang diangap menyusahkan rakyat.
Selain itu, DPRD Tanjungbalai juga diminta mengecam tindakan refsresif oknum polisi terhadap aktivis mahasiswa dan mengusut tuntas kematian mahasiswa diduga akibat keberingasan aparat dalam mengankan aksi mahasiswa di sejumlah daerah.
Baca juga: 25 Anggota DPRD Tanjungbalai diambil sumpah, 16 orang wajah baru
Pimpinan sementara DPRD Tanjungbalai sepakat tolak korupsi
Senin, 30 September 2019 18:49 WIB 949
Pinan sementara DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin menemui pengunjukrasa yang menolak disahkannya RUU-KPK dan RKUHP serta mengecam tindakan represif oknum polisi terhadap aktivis mahasiswa (Antara Sumut/Yan Aswika)
