Aekkanopan (ANTARA) - Sepuluh tahun berlalu. Pada 21 Juli 2019 ini, Pemkab Labuhanbatu Utara memasuki usia ke-11 tahun. Sejumlah persoalan dirasa masih mengganjal, walau harus diakui bahwa sejumlah kemajuan mampu diraih kabupaten bermotto Basimpul Kuat Babontuk Elok yang lahir berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2008 tersebut.
Pasangan H Kharuddin Syah SE-Drs H Dwi Prantara MM yang saat ini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labura diharapkan mampu mewujudkan visi misi mereka menjadikan “Kabupaten yang Beriman dan Bertaqwa Menuju Labuhanbatu Utara yang Sejahtera”. Terlebih kepada H Kharuddin Syah yang merupakan bupati dua periode.
Dari program yang sedang dan sudah dilaksanakan, penulis menarik kesimpulkan bahwa Bupati Labura menggunakan konsep Trilogi Pembangunan dalam mewujudkan visi misinya. Ketiga sektor itu adalah, pendidikan mental spiritual, kesehatan dan infrastruktur/suprastruktur.
Trilogi Pembangunan
1. Pendidikan dan Mental Spritual
Sektor mental spiritual yang telah dilaksanakan dapat dilihat melalui program pendidikan. Pendidikan yang diajarkan kepada para generasi muda, khususnya kalangan anak-anak bukan hanya pelajaran formal di bangku sekolah, tetapi pelajaran agama sebagai pondasi dalam menghadapi dinamiki kehidupan juga mendapat perhatian lebih.
Seperti program Maghrib Mengaji bagi anak-anak Muslim dan Sekolah Minggu bagi umat Kristiani. Pemkab memberikan ‘uang lelah’ kepada guru maghrib mengaji dan sekolah minggu, walau jumlahnya masih ala kadarnya.
Demikian juga dengan sekolah formal. Perhatian bupati sangat besar. Saat ini sesuai dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Labura dalam buku Kabupaten Labura dalam Angka Tahun 2018 dituliskan, jumlah SD sederajat di kabupaten itu mencapai 322 sekolah terdiri dari 251 (SDN), 40 SD Swasta dan 31 Madrasah Ibtidaiyah. Sementara SMP sederajat sebanyak 94 sekolah yang terdiri dari 26 SMP Negeri, 23 SMP Swasta dan 45 Madrasah Tsanawiyah.
Untuk mendidik 47.849 siswa di tingkat SD di seluruh Labura tersebut, terdapat 3.509 guru baik berstatus Aparatur Sipil Negara maupun yang tidak. Sedangkan untuk mendidik 12.840 siswa SMP sederajat yang ada di Labura itu dilakukan oleh 789 guru baik berstatus ASN atau tidak. (sumber data BPS Labura dalam Angka 2018).
Bahkan walau saat ini untuk SMA/SMK yang penanganannya sudah diambil alih provinsi, Pemkab Labura masih memprogramkan beasiswa MoU kepada pelajar berprestasi namun secara ekonomi kurang mampu.Program MoU yang dimaksud adalah kerjasama Pemkab Labura dengan sejumlah perguruan tinggi negeri baik di Medan maupun di luar Sumut.
Sejumlah PTN yang telah menjalin MoU dengan Pemkab Labura antara lain Univesitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Medan. Sedangkan yang di luar negeri antara lain Institut Pertanian Bogor.
2. Kesehatan
Sektor kedua yang mendapat perhatian adalah masalah kesehatan. Di awal masa jabatannya, Gubsu Edy Rahmayadi yang meresmikan 10 puskesmas model berlantai dua yang ada di kabupaten itu sangat mengapresiasi fasilitas yang dibangun Pemkab Labura.
Pada saat itu, mantan Pangkostrad tersebut mengingatkan agar bangunan yang bagus harus juga ditopang oleh dokter dan paramedis yang benar-benar mau mengabdi dan melayani masyarakat. Dengan demikian, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat benar-benar dapat dilakukan secara prima.
Saat ini Labura memiliki 18 Puskesmas yang tersebar di delapan kecamatan. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Labura Tigor Pasaribu SKM, dari seluruh puskemas tersebut hanya satu lagi yang belum terakreditasi. Belum lagi termasuk pustu dan posyandu yang tersebar di 82 desa dan 8 kelurahan tersebut.
BPS mencatat hingga 2017 terdapat 129 dokter di sarana pelayanan kesehatan Kabupaten Labura yang terdiri dari 79 dokter umum, 13 dokter gigi dan 37 dokter spesialis. Dan total tenaga dokter pemerintah dan swasta yang ada di kabupaten itu pada 2017 yang dicatat BPS Labura adalah 93 dokter umum, 12 dokter gigi dan 37 dokter spesialis.
Itu belum termasuk tenaga tenaga kesehatan, bidan dan perawat yang bekerja di lembaga pemerintahan mau pun swasta yang totalnya mencapai 1.482 orang. (Data BPS Labura dalam Angka Tahun 2018).
Apalagi jika RSUD yang dibangun di kawasan Sawah Lebar Kecamatan Kualuhselatan difungsikan. Tentu dokter, tenaga medis, perawat dan bidan yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak lagi. Karena diprediksi RSUD tersebut nantinya bakal mampu menampung 1.000 tempat tidur.
3. Infrastruktur dan Suprastruktur.
Hal lain yang tetap menjadi prioritas pembangunan di Labura yang dipimpin duet Buyung-Dwi adalah infrastruktur dan suprastruktur. Memang untuk hal ini, masih banyak kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih ‘menumpang’ atau menyewa karena belum memiliki gedung sendiri.
Namun, hal itu sudah menjadi perhatian. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Labura M Ikhwan Lubis ST MT, desain untuk kantor-kantor OPD tersebut sudah dibuat.
Bukan hanya kantor, sejumlah fasilitas umum seperti Gedung Olah Raga (GOR), alun-alun dan ruang terbuka hijau (RTH) juga sudah ‘selesai’ konsepnya. Yang menjadi persoalan adalah kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan desain yang telah dirancang. “Kita berharap apa yang sudah didesain dapat diwujudkan walau secara bertahap,” katanya dalam sebuah kesempatan.
Infrastruktur adalah pembangunan fisik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai hasil karya masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian warga sehingga mereka mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya.
Yang paling dirasakan masyarakat pasca pemekaran Labura adalah semakin baiknya infrastruktur jalan di kabupaten itu. Berdasarakan data BPS hingga Tahun 2017 dari 1.023,34 Km jalan kabupaten, 331,93 dalam keadaan baik dan 249,99 Km dalam kondisi sedang.
Sementara sepanjang 212,77 Km lagi masih dalam keadaan rusak dan 228,65 rusak berat. Diharapkan fasilitas umum yang merupakan urat nadi utama pergerakan roda perekonomian masyarakat di kabupaten yang berpenduduk 351.097 jiwa (sumber : paparan Kepala Bappeda Labura di hadapan Tim Verifikasi Lapangan KLA) tersebut cepat dirampungkan.
Sedangkan supratruktrur adalah pembuatan payung hukum untuk berbagai kebijakan yang dilakukan serta pembangunan yang melibatkan elemen masyarakat sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Seperti untuk lembaga keagamaan sudah terbentuk wadah MUI, FKUB, Walubi, FKAG dan lainnya. Tujuannya melalui wadah itu dapat memberikan pencerahan dan kesadaran kepada masing-masing umat tentang keberagaman atau kebhinekaan yang ada di tengah mayarakat.
Demikian juga dengan sosial budaya melalui lembaga seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), kegiatan seni budaya yang teragenda rutin dan lainnya. Dengan adanya korelasi dan kordinasi yang baik antara berbagai sektor tersebut, maka kesatuan dan persatuan dapat dilestarikan di tengah masyarakat.
Filosofi Dalihan Na Tolu
Ketiga konsep tersebut memang saling tarik menarik dan tak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bagaikana filosofi Dalihan Na Tolu dalam adat Batak atau Tiga Tungku Sajarangan dalam adat Minangkabau, ketiga sektor itu saling melengkapi.
Jika ketiga sektor itu sudah dapat berjalan beriringan, maka berbagai kendala dan masalah yang dihadapi akan dapat dicarikan jalan keluar. Jika masyarakat sudah pintar, sehat dan sarana prasarana sudah lengkap atau memadai, maka program apa pun yang ingin dilakukan dalam meningkatkan taraf kehidupan dapat lebih mudah. Dan pada akhirnya apa yang menjadi visi dan misi Bupati Labura/Wakil Bupati Labura diharapkan dapat terwujud.
Tentu untuk mewujudkan masyarakat Labura Sejahtera bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan kerja keras dan bahu membahu antara berbagai elemen masyarakat di tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok. Demikian juga dengan para aparatur pemerintahannya.
Imej masyarakat Labura sudah sejahtera memang sudah terpatri di benak sebagian masyarakat luar. Mereka beranggapan bahwa warga Labura sudah makmur dan senang karena memiliki kebun yang luas. Padahal hal itu tidak sepenuhnya benar.
Berdasarkan data BPS, terjadi fluktuasi angka kemiskinan di Labura dari tahun 2013-2017. Pada 2013 jumlah angka kemiskinan mencapai 11,34 % dan turun menjadi 10,71 pada tahun berikutnya. Pada 2015 kembali naik menjadi 11,31 persen dan kembali turun pada 2016 menjadi 10,93 persen. Tapi angka itu lagi-lagi naik ke titik 11,28 persen pada 2017.
Penutup
Dari paparan singkat dan sederhana di atas, terlihat betapa masih banyak tugas-tugas dan kerja yang perlu dituntaskan. Terkadang apa yang menjadi target seorang pimpinan tidak tercapat karena berbagai hal. Bukan tertutup kemungkinan apa yang diinginkan seorang pimpinan tidak ‘tertangkap’ bawahan.
Sebagai contoh, keinginan Bupati Labura mewujudkan jalan dua arah yang menghubungkan antara Guntingsaga-Aekkanopan, pembangunan RSUD di Sawah Lebar serta pembangunan gedung DPRD Labura masih terkendala. Padahal, dalam beberapa kesempatan, bupati sudah kerap mewanti-wanti dan menjelaskan keinginannya agar ketiga project itu cepat selesai.
Isyarat itu, patutnya, ditangkap oleh para pejabat teknis terkait dengan melakukan langkah konkrit sehingga apa yang menjadi harapan tersebut dapat terealisasi tepat waktu. Kondisi ini bisa dipandang sebagai ‘kurang tanggapnya’ seorang pejabat teknis terhadap arah kebijakan yang diinginkan atasannya.
Untuk itulah diperlukan sosok pejabat yang mau kerja keras dan kerja ikhlas serta mampu ‘menyelami’ apa yang menjadi hajat pimpinannya. Dengan demikian, untuk melaksanakan sesuatu program ia dapat bekerja smart dan bukan semata karena ingin ‘dapat’ sesuatu.
Jika antara pimpinan dan bawahan sudah seirama dalam melakukan program yang direncanakan, maka realisasi suatu rencana dapat dilakukan lebih mudah. Sebaliknya, jika dalam melakukan pekerjaan karena ada ‘sesuatu’, maka sulitlah membayangkan suatu planningdapat terwujud sesuai target.
Akhirnya, melalui tulisan singkat ini, penulis mengingatkan perlunya kerja keras dan kerja ikhlas dalam memberikan sumbangsih bagi kemajuan Labura yang kita cintai. Kerja keras, kerja tuntas dan kerja ikhlas.....Dirgahayu Labura yang ke-11.
*) Tulisan ini disertakan dalam Lomba Tulis Jurnalistik dalam rangka HUT Pemkab Labura ke-11 yang diselenggarakan Dinas Kominfo Labura.
