Medan (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania, Hasrul Azwar menilai pemilu dengan sistem "online" sudah mendesak diterapkan di Indonesia.
"Sistem elektronik itu dinilai semakin penting setelah melihat penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terkesan "ribet" atau sulit," ujarnya di Medan, Rabu.
Dia mengatakan itu usai mencoblos di TPS 040 Kelurahan Suka Maju, Medan Johor, Medan dimana dia berdomisili.
Kesulitan di Pemilu 2019, kata Hasrul yang mantan anggota DPR RI dari PPP antara lain akibat ukuran kertas suara yang besar khususnya untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dampak banyaknya partai politik.
Baca juga: Wagub: Jumlah pemilih Sumut diharapkan capai 75 persen
Baca juga: Hujan tak surutkan animo warga Deliserdang untuk menyalurkan hak politiknya
Baca juga: Menantu Jokowi akan nyoblos di Medan
Baca juga: Wakil Wali Kota Medan nyoblos di TPS 34 Pulo Brayan
Baca juga: Gubernur :Sumut masih aman dan kondusif hingga hari H Pemilu
"Saya saja kesulitan membuka dan melipat kembali kertas suara khususnya untuk calon anggota DPRD yang berukuran besar," katanya
Kemudian besarnya anggaran untuk pembuatan TPS dan petugasnya dan pembuatan kertas suara serta waktu penghitungan yang lama.
Anggaran Pemilu dengan sistem "online", katanya diyakini lebih murah dari sistim manual saat ini
Hasrul menyebutkan untuk persiapan ke arah "online" DPR RI nantinya tentunya sudah memulai dengan melakukan langkah untuk merevisi UU Pemilu.
Kemudian mulai mempersiapkan infrastruktur untuk Pemilu sistem "online" itu.
"Rasanya tidak akan sulit menjalankan sistem 'online', apalagi sasaran pemilih ke depan adalah kalangan milenial," katanya.
KTP elektronik yang sudah diberlakukan tentunya akan semakin memudahkan untuk Pemilu dengan sistem "online".
Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi juga menyatakan kesulitan membuka dan melipat kertas/surat suara yang berukuran besar.
