Aekkanopan (Antaranews Sumut) – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) harus mampu mengatasi berbagai permasalahan, atau minimal mengurangi masalah yang ada. Selain itu, melalui musrenbang itu diharapkan dapat menjawab tantangan sesuai rencana strategis (restra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Labura Drs Dwi Prantara MM sebelum membuka Musrenbang Forum SKPD/OPD dalam Penyusunan Rancangan RKPD Labura TA 2019 di aula Gedung Serba Guna, Selasa.
Karenanya, proses penyelenggaraan musrenbang harus dapat memberikan arah bagi peningkatan pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Diperlukam adanya sinkronisasi antara rencana kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja OPD) dengan rencana kegiatan Kecamatan atau usulan masyarakat,” katanya.
Selain itu, tambahnya, musrenbang juga harus menyesuaikan usulan kecamatan, OPD harus merencanakan kerja dari hasil pikiran DPRD yang melakukan rese serta dan pendapat lainnya yang membangun.
Dalam acara yang dihadiri Ketua DPRD Labura, Plt Sekdakab H Habibuddin Siregar AP MAP, para pimpinan OPD seperti Kepala Bappeda H Ikhwan Lubis selaku penyelenggara, wabup mengingatkan setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus sinergi dengan isu strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Sebelumnya Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Labura Suryadi SE dalam laporannya menjelaskan, tujuan musrenbang tersebut dalam rangka menyelaraskan program dan prioritas pembangunan daerah serta mengklarifikasi usulan dari tingkat kecamatan.
Musrenbang yang merupakan agenda rutin tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
