Medan (Antaranews Sumut) - Kader dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Medan meminta Ketua Umum PPP Romahurmuziy untuk mundur karena dinilai semena-mena dan melanggar aturan partai terkait pemilihan gubernur Sumatera Utara.
Tuntutan itu disampaikan seratusan kader dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota dalam unjuk rasa di kantor DPW PPP Sumut di Jalan Raden Saleh Medan, Senin.
Secara bergantian, pimpinan PPP tingkat kecamatan di Kota Medan menyampaikan orasi dan pernyataan sikap terhadap kepemimpian Romahurmuziy.
Sekretaris PPP Kecamatan Medan Helvetia M Arifin mengatakan, seluruh kader PPP di kecamatannya menolak keputusan yang dikeluarkan DPP PPP terkait pemilihan gubernur Sumut.
Apalagi keputusan tersebut diikuti dengan keluarnya SK penonaktifan Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis karena menolak keputusan untuk mengusung konsep "pelangi" dalam pemilihan gubernur Sumut.
Video Oleh Irwan
"Itu keputusan yang zalim. Kami meminta Romahurmuziy untuk mundur," katanya.
Ketua PPP Kecamatan Medan Belawan Nazli mengatakan, pihaknya tidak menerima kehadiran kader di tingkat pusat dalam memimpin PPP di Sumut, terutama demi mengamankan keputusan dalam pencalonan pilkada.
Ia mengajak seluruh kader PPP di Sumut untuk menolak kader selain pengurus PPP Sumut yang akan menempati kanor di Jalan Raden Saleh Medan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris PPP kecamatan Medan Johor Mawardi mengatakan, penolakan atas kepemimpinan Romahurmuziy karena mengambil keputusan yang bertentangan AD/ART PPP.
Dalam AD/ART yang ditetapkan melalui muktamar tersebut, PPP harus mengusung dan mendukung pasangan kepala daerah yang sama-sama beragama Islam untuk membuktikan keabsahan asas partai.
"Karena itu, kami menolak keputusan DPP PPP disebabkan bertentangan dengan ketentuan partai," katanya.
Dalam unjuk rasa tersebut, seluruh kader dan pengurus PPP Kota Medan meneriakkan kalimat agar Romi yang merupakan panggilan akrab Romahurmuziy untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PPP.
Menanggap aspirasi itu, Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis mengharapkan seluruh kader dan pengurus untuk bersabar guna menentapkan sikap politik selanjutnya.
Meski ada SK penonaktifan dari DPP PPP, tetapi Yulizar Parlagutan Lubis mengklaim masih menjabat sebagai Ketua DPW PPP Sumut.
Saya berharap kita tetap satu barisan, bersabar sambil menunggu tindak lanjut. Kita harus harus hati-hati, jangan sampai salah melangkah," katanya.
Meski menolak pasangan calon yang didukung bersama PDI Perjuangan, tetapi pihaknya juga meminta kader dan pengurus PPP di Sumut tidak melakukan tindakan anarkis.
"PPP tidak akan membuat kerusakan, tidak akan melakukan anarkis, kita tunjukkan PPP itu sesuai prinsip `rahmatan lil alamin`," katanya.
Dalam unjuk rasa itu, politisi yang sering dipanggil Puli tersebut menjelaskan, penolakannya calon yang beragama lain bukan bertujuan SARA, melainkan ketentuan partai dan bertujuan untuk memperkuat asas PPP.
"Ketetapan ini karena PPP berasaskan Islam, didirikan ulama, wajar kami memperjuangkan aspirasi umat," ujar anggota DPRD Provisi Sumut itu.
Sebelumnya, DPP PPP mengeluarkan putusan untuk mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus dalam pemilihan gubernur Sumut bersama PDI Perjuangan.
Disebabkan DPW PPP Sumut menolak keputusan itu, dikeluarkan SK penonaktifan Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis sambil menunjuk Ketua DPP PPP Ihsan Nahrowi sebagai pelaksana. ***2***