Ketua Fraksi PPP DPRD Tapsel: Demi masyarakat akselerasi pembangunan harus didukung

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Mengawali tahun 2023, Dra Hj Maysaro Dalimunthe, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Tapanuli Selatan tegas menyatakan akselerasi pembangunan daerah yang saat ini dinakhodai Bupati Dolly P.Pasaribu harus didukung penuh demi masyarakat.

Pasalnya pandemi COVID-19 dua tahun ke belakang yang telah dirasakan bersama secara global cukup berdampak buruk ke berbagai sektor kehidupan bahkan pembangunan daerah itu sendiri.

"Karenanya memasuki pemulihan ekonomi nasional pascatransisi ke endemi COVID-19 yang ditandai pula dengan dicabut-nya PPKM secara nasional oleh Presiden Joko Widodo, kita harus dorong kemajuan Tapsel," katanya.

Demi percepatan pembangunan Tapsel apalagi kini memasuki awal tahun baru 2023, menurut Maysaro, seluruh elemen masyarakat dan kelompok harus kompak, bersinergi, bersatu tanpa teleng ading-ading mendukung Tapsel agar lebih maju ke depan.

"Mari singsingkan lengan baju kita. Jauhkan egosentris pun ego sektoral. Mari kita depan kan hati nurani demi pertumbuhan dunia usaha berbagai sektor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapsel," ajaknya.

Maysaro yang juga Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Tapsel, mengutarakan itu sengaja mengundang wartawan ke kediamannya di Kelurahan Pasar Sigalangan, Kecamatan Batang Angkola, Tapsel, Sumatera Utara, Minggu (1/1).

"Siapa yang tidak ingin daerahnya maju. Tak ingin masyarakatnya sejahtera. Kalau ada yang tidak menginginkan itu perlu juga dipertanyakan keberadaan-nya," tanya Wakil Ketua Komisi A DPRD Tapsel ini diplomatis.

Di singgung-nya juga keberadaan tingkat kemiskinan penduduk di Tapsel yang dari tahun ke tahun terjadi pergeseran angka persentase yang terus berkurang. "Semoga angka itu terus mengalami penurunan," ujarnya optimistis.

"Saya bukan bicara hoaks, namun menyampaikan data dan fakta dari laporan resmi pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik disingkat BPS itu," tegasnya lagi.

Ia merinci statistik BPS tahun 2022 itu dimana di 2018 angka kemiskinan 9,16 % atau dengan jumlah penduduk 25,63 ribu turun menjadi 24,22 ribu atau menjadi 8,60 % tahun 2019, dan turun lagi di 2020 sebesar 8,47% atau menjadi 23,96 ribu.

"Masa pandemi COVID-19 persentase penduduk miskin Tapsel di 2021 tercatat 8,80% atau meningkat berjumlah 25,01 ribu namun menurun menjadi 8,07% atau berjumlah 23,05 ribu di 2022," katanya.

Artinya, kata dia, dalam kurun waktu lima tahun ini secara persentase angka dan jumlah penduduk miskin Tapsel terus mengalami ritme penurunan meski sempat terhempas badai COVID-19.

"Dengan turut andil-nya kita mendorong percepatan pembangunan Tapsel, sudah pasti kita juga otomatis turut membantu upaya pemerintah menurunkan kuantitas angka penduduk Tapsel yang miskin dari jumlah penduduk lebih 314 ribu lebih jiwa itu," sebutnya.

Di katakan, bahwa anggota DPRD juga bagian dari pemerintahan yang di amanahkan (dipilih) oleh rakyat dan berkewajiban memerhatikan rakyat (konstituen).

"Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah kehidupan sehari-hari," kata Maysaro pada quote kata-kata politik Najwa Shihab.

"Karenanya, tanpa menggadaikan tugas pokok dan fungsi selaku dewan apalagi bagian dari pemerintahan saya istiqomah  bagaimana Tapsel bisa lebih baik dari hari ini atau menjadi kabupaten yang "baldatun warobun ghofur," tutup Maysaroh.