Medan (ANTARA) - PT Bank Sumut (Perseroda) menegaskan kesiapan sebagai bank pembangunan daerah yang dapat menjembatani agenda kebijakan fiskal di daerah dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Tahun ini, ada penyesuaian fiskal menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara," tegas Komisaris Utama Bank Sumut Firsal Dida Mutyara di Medan, Sumatera Utara, Senin.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, ujar dia, kehadiran Bank Sumut dipastikan menjadi strategis dalam menjaga likuiditas keuangan di daerah, dan sekaligus memastikan roda ekonomi tetap bergerak di tingkat lokal.
Kesinambungan pembangunan daerah menuntut dukungan lembaga keuangan tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah.
"Dinamika ekonomi nasional dan daerah membuka ruang bagi penguatan fungsi intermediasi bank daerah," tutur Firsal.
Menurutnya, sinergi yang terbangun antara Bank Sumut dan pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama juga menjadi faktor penting memastikan belanja publik, layanan dasar, dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
"Penyesuaian fiskal tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah memastikan strategi yang diambil mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sinilah Bank Sumut mengambil peran," ujar Firsal.
Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti mengatakan, bahwa kinerja Bank Sumut pada 2025 tetap terjaga di tengah tekanan fiskal.
"Perseroan mencatatkan laba sebesar Rp755 miliar dengan total aset mencapai Rp48,6 triliun. Untuk penyaluran kredit sebesar Rp32 triliun, dan dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp38,6 triliun," jelas Arieta.
Penyaluran kredit ini, lanjut Arieta, diarahkan untuk menopang sektor-sektor produktif berdampak langsung bagi perekonomian daerah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, serta sektor-sektor layanan publik.
Pembiayaan ini membantu pelaku usaha dalam mempertahankan kegiatan usahanya, dan mendukung pemerintah daerah menjaga aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.
"Di tengah penyesuaian fiskal, kami memastikan pembiayaan tetap mengalir ke sektor-sektor produktif, dan dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas kredit,” ujar Arieta.
Selain pembiayaan, tegas dia, Bank Sumut juga mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui layanan cash management, dan pengelolaan kas yang lebih efisien.
Langkah ini membantu pemerintah kabupaten/kota di Sumut menjaga likuiditas, mengatur arus kas belanja publik, dan memastikan layanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar berjalan lebih terencana.
"Pengembangan layanan digital ini juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi, membayar pajak, retribusi daerah, dan mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang," tutur Arieta.
Direktur Kepatuhan Bank Sumut Eksir menegaskan, pengelolaan dana masyarakat dan keuangan daerah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
"Penguatan manajemen risiko dan kepatuhan yang kami lakukan untuk memastikan dana masyarakat, dan pemerintah daerah dikelola secara aman. Tata kelola yang kuat adalah bentuk perlindungan bagi publik,” kata Eksir.
Eksir juga menambahkan, pengisian jabatan direksi dan komisaris Bank Sumut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas.
"Setiap keputusan strategis bank dapat dipertanggungjawabkan secara institusional," tegas Eksir.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bank Sumut tegaskan kesiapan jembatani kebijakan fiskal
