Madina (ANTARA) - Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution menyerahkan remisi kemerdekaan dan remisi dasawarsa kepada 341 narapidana di Lapas Klas IIB setempat pada HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8).
Ke 341 narapidana dan tahanan mendapatkan pemotongan masa tahanan dengan tiga di antaranya langsung bebas dan satu orang bebas bersyarat.
Upacara pemberian remisi bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum dan pengurangan masa pidana Dasawarsa bagi anak binaan yang berlangsung di aula Lapas setempat itu dipimpin langsung oleh Bupati Madina, Saipullah Nasution.
Bupati Saipullah membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan, euforia peringatan HUT kemerdekaan milik seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali warga binaan.
"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan penghargaan berupa remisi bagi narapidana," katanya.
Bupati menambahkan, pemberian remisi bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, tapi merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang bersungguh-sungguh mengikuti seluruh program pembinaan.
Pemberian remisi ini kata Saipullah harus dijadikan warga binaan sebagai motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, dan mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
"Selamat bagi narapidana yang mendapatkan remisi sekaligus memperoleh kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat, keluarga, dan sanak saudara," sebut dia.
Pemkab Madina, kata bupati, terbuka memfasilitasi hal-hal yang diperlukan untuk penguatan peran lapas dalam memberikan pembinaan kepada narapidana maupun tahanan.
Kalapas IIB Panyabungan, Sartowali memaparkan kondisi terkini penghuni lapas itu. Dia mengatakan ada 458 warga binaan dengan rincian 452 laki-laki dan enam orang perempuan.
Terkait kasus, Sartowali menjelaskan narapidana dan tahanan di lapas tersebut didominasi oleh perkara narkotika, yakni sebanyak 75,54 persen atau 346 orang. Kemudian, tiga orang terlibat pidana korupsi, dan lainnya masuk pidana umum.
Dia mengungkapkan, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Sebab, dari 458 penghuni lapas itu sebanyak 230 orang ternyata tidak lulus atau hanya menerima pendidikan SD sederajat.
Kemudian 218 warga binaan berpendidikan setingkat SMP dan SMA. Sementara itu, hanya sembilan orang berpendidikan diploma atau sarjana dan satu orang dengan pendidikan magister.
Pemberian remisi ini turut disaksikan Pj Sekda M Sahnan Pasaribu, Kapolres AKBP, Arie Sopandi Paloh, Kepala BNNK, Syamsul Arifin, kepala pengadilan negeri, kepala pengadilan agama, perwira penghubung, perwakilan kejaksaan, dan sejumlah kepala OPD.
