Madina (ANTARA) - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Yupri Astuti Saipullah Nasution turut hadir dalam acara puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 sekaligus rapat kerja nasional X PKK tahun 2025 di Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa, (8/7).
Pada kegiatan itu, Yupri Astuti hadir bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Irsal Pariadi, Kepala Dinas Perdagangan, Parlin Lubis, dan sejumlah pengurus PKK Madina.
Yupri Astuti, Kamis (10/7) mengatakan, kehadiran ini merupakan wujud nyata komitmen dan partisipasi aktif TP PKK Madina dalam mendukung program pemberdayaan keluarga secara nasional.
Kegiatan yang mengangkat tema Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas itu juga dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi, Arie Setiadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dan sejumlah pejabat lainnya.
Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian melaporkan bahwa kegiatan itu dihadiri oleh seluruh Ketua TP PKK provinsi se Indonesia serta lebih dari 1.000 kader dari berbagai daerah.
Jumlah peserta kegiatan mencapai 1.844 orang dengan total kehadiran diperkirakan lebih dari 2.500 orang yang terdiri dari 38 ketua TP PKK provinsi, 223 pengurus provinsi, 501 ketua TP PKK kabupaten/kota, 907 pengurus kabupaten/kota, serta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) se Indonesia.
Tri Tito Karnavian menambahkan Rakernas X PKK menghasilkan sejumlah keputusan penting seperti penyelarasan arah kebijakan gerakan PKK dengan visi-misi presiden dan wakil presiden serta dengan RPJMN 2025–2029.
Rakernas X juga menyepakati rencana induk gerakan TP PKK 2025–2029 serta menetapkan petunjuk teknis tata kelola kelembagaan PKK sebagai pedoman organisasi di semua tingkatan.
“Seluruh keputusan ini akan menjadi dasar penguatan kelembagaan PKK demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan keluarga Indonesia,” tutup istri Mendagri Tito Karnavian itu.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr Ribka Haluk menegaskan bahwa gerakan PKK bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkarakter.
“PKK memiliki posisi sangat penting dalam memperkuat peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama," kata dia.
Wamendagri menuturkan program PKK harus disinergikan dengan perangkat daerah agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dia juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelibatan penyandang disabilitas.
Ribka Haluk menekankan agar PKK menunjukkan peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan manusia berkualitas.
