Medan (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menyatakan pemberantasan premanisme di wilayah itu sebagai upaya nyata untuk menciptakan ruang publik yang aman.
"Penindakan premanisme merupakan salah satu prioritas utama sebagai upaya menekan segala bentuk gangguan," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan di Medan, Rabu.
Ferry mengatakan langkah tegas itu merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat sekaligus bagian dari strategi penindakan terpadu yang dilaksanakan selama Operasi Pekat Toba 2025, yang digelar serentak sejak 1 Mei hingga 21 Mei mendatang di seluruh wilayah hukum Polda Sumut.
Lebih lanjut, premanisme adalah bentuk kejahatan jalanan yang sangat merugikan masyarakat. Tindakan pemalakan, parkir liar, dan intimidasi tidak boleh dibiarkan tumbuh di ruang publik.
"Oleh karena itu, Polda Sumut dan seluruh jajaran tidak akan memberi ruang bagi pelaku premanisme dalam bentuk apa pun,” kata Ferry.
Lebih lanjut, ia mengatakan operasi tersebut bukan hanya soal penindakan, tapi juga bertujuan membangun ketertiban sosial dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga serta pelaku usaha di Sumatera Utara.
Polda Sumut menyebut dari 881 kasus itu, sebanyak 120 kasus dengan 147 orang telah naik ke tahap penyidikan, sementara 761 kasus dengan 867 orang dilakukan pembinaan selama 1 sampai 13 Mei 2025.
Dengan operasi yang bersifat simultan di seluruh wilayah Sumatera Utara, diharapkan kehadiran Polri di lapangan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, sekaligus membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Polda Sumut juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan praktik pungli dan aksi premanisme ke kantor polisi terdekat atau melalui call center 110. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan Polri siap hadir untuk menegakkannya.
