Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut mewujudkan ekosistem demokrasi yang sehat.
Antara lain melalui pendidikan politik, kemudian peningkatan literasi digital pemilihan umum (pemilu), dan penguatan partisipasi masyarakat.
"Kami percaya demokrasi yang sehat, diawasi akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan pembangunan yang berkelanjutan," ucap Wagub Sumut Surya saat menghadiri perayaan HUT Bawaslu Sumut ke-17 di Medan, Rabu (9/3).
Dalam hal ini, lanjut dia, kolaborasi antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media massa, dan seluruh elemen masyarakat sipil menjadi sangat penting.
Pemprov Sumut senantiasa mendukung program maupun kegiatan Bawaslu Sumut dalam pembangunan demokrasi di provinsi yang memiliki 33 kabupaten/kota ini.
Wagub menyebutkan, bahwa pemberian dana hibah bukan hanya kewajiban administratif, tetapi sebagai kepedulian Pemprov Sumut akan pentingnya peran strategis Bawaslu Sumut.
Pemberian dana hibah ini bertujuan memastikan terselenggara pemilihan umum yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.
"Pemprov Sumut menyadari pelaksanaan pemilu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar seluruh tahapan dapat berjalan maksimal, baik provinsi maupun seluruh daerah," jelas Surya.
Wagub juga menyampaikan, momentum HUT Bawaslu Sumut ke-17 menjadi sarana merefleksi untuk melihat apa yang telah dicapai, dan sekaligus memperkuat integritas dalam mengawal demokrasi Indonesia.
Mulai dari pengawasan tahapan pemilu, penindakan terhadap pelanggaran hingga edukasi masyarakat dan menjadi wujud nyata atas pengabdian terhadap bangsa dan negara.
"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi profesionalitas dan kerja keras seluruh jajaran Bawaslu, khususnya di Sumut," ucap Surya.
Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis menyampaikan, bahwa penyelenggaraan HUT Bawaslu Sumut ke-17 untuk mengenang langkah selama 17 tahun proses pengawasan pemilu.
Pihaknya menyebutkan, ibarat remaja yang masih memerlukan masukan dan saran bersifat konstruktif bahwa pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif terlaksana dengan baik.
"Semua proses aduan yang disampaikan Bawaslu telah dijalankan, dan terlaksana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku," tutur Aswin.
