Jakarta (ANTARA) - Tiga orang mantan pejabat Kementerian Perhubungan dituntut pidana 6 hingga 8 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017–2023.
Tiga mantan pejabat Kemenhub dimaksud, masing-masing mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah I pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Akhmad Afif Setiawan, mantan PPK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Halim Hartono, serta mantan Kepala Seksi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Rieki Meidi Yuwana.
"Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Andi Setyawan pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, JPU menyatakan perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam dakwaan primer.
JPU merinci Rieki Meidi Yuwana dituntut pidana penjara selama 6 tahun, sedangkan Akhmad Afif Setiawan dan Halim Hartono dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 tahun.
Selain pidana penjara, tiga terdakwa turut dituntut pidana denda masing-masing sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.
